KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT kembali menyelenggarakan debat publik kedua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTT di auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Rabu (6/11).
Ketiga paslon yakni paslon nomor urut 1, Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto, paslon nomor urut 2, Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma dan paslon nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu.
Debat kali ini mengusung tema, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat NTT yang Berkeadilan dan Inklusif” dengan empat sub tema yakni pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur dasar berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, pembangunan inklusif yang berkeadilan sosial budaya dan ekologi serta adil, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan yang efektif sekaligus efisien.
Keempat sub tema tersebut terbagi dalam dua sub tema besar yang disiapkan pertanyaannya oleh tiga panelis. Panelis yang dilibatkan yakni Dominggus Elcid Li (peneliti IRSGC), Hamzah H Wulakada (akademisi Undana) dan Werenfridus Taena (akademisi Universitas Timor).
Pada segmen pertama, paslon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja, lalu menjawab pertanyaan dari panelis. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antarpaslon gubernur dan wakil gubernur.
Salah satu yang dibahas yakni transportasi di NTT. Kendala hingga terjadinya disparitas pembangunan di NTT adalah kondisi geografis kepulauannya. Meskipun telah diupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi, namun masih terjadi hambatan mobilitas barang dan orang. Kondisi semakin ekstrem terjadi karena faktor kelimatologi dan oceanografi sehingga akses transportasi semakin sulit. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan juga memicu inflasi.
Untuk menata aksesibilitas transportasi di NTT sebagai nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat, harus terkoneksi, terintegrasi dan menjangkau seluruh daerah kepulauan terluar terpencil dan perbatasan dengan memastikan aspek keadilan dalam tata kelolanya, calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut tiga jenis transportasi yakni darat, laut dan udara belum bisa mengkoneksikan dengan baik.
“Masih berjalan sendiri-sendiri harus mengintegrasikan antara tiga moda transportasi ini dalam suatu rangkaian transportasi yang utuh sehingga ini bisa menekan, inflasi, memudahkan arus barang dan jasa,” ujarnya.
Ia mengaku berdiskusi dengan kepala Pelindo dan problem di NTT adalah barang masuk banyak sekali ke NTT berkontainer-kontainer hanya kurang lebih 10-an persen yang kemudian balik lagi ke Jawa dengan kosong.
Melki berkesimpulan bahwa ketika transportasi darat bisa menghubungkan semua sumber-sumber produksi yang kemudian sudah menghasilkan baik itu mentah maupun jadi bisa terhubung dengan laut, maka sangat membantu membuat produk-produk pertanian, kelautan, perikanan terjual dengan harga yang baik.
“Untuk transportasi darat, laut dan udara ini kita harus terintegrasi semua jenis transportasi sehingga apabila ini sudah bisa kita buat dengan baik semoga ke depan ini pergerakan barang dan jasa di NTT,” katanya.
Menanggapi persoalan ini, cagub Simon Petrus Kamlasi setuju dengan konsep yang ditawarkan pasangan Melki-Johni. Ia menambahkan kendaraan yang masuk ke NTT dan pulang dalam keadaan kosong pertanda bahwa tidak adanya kesiapan produk-produk lokal dan tidak kontinu.
Dikatakan, orang-orang yang seharusnya akan melaksanakan investasi dan membantu transportasi di NTT ragu-ragu karena masyarakat belum siap dengan produknya. Maka salah satu cara untuk mengatasi ini adalah menyiapkan produk-produk supaya kendaraan-kendaraan angkutan yang kembali bisa mengakut barang dari NTT.
“Rantai ini yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara cagub Yohanis Fransiskus Lema pada kesempatan tersebut berpandangan bahwa transportasi darat, laut dan udara harus terkoneksi secara baik dan satu dari 50 program NTT Nenyala itu adalah NTT terkoneksi atau terhubung.
Dikatakan, solusinya adalah melakukan sinergi atau sinkronisasi program pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten lewat kebijakan anggaran sehingga berpihak untuk membangun infrastruktur.
“Infrastruktur ini adalah urat nadi perekonomian rakyat. Meningkatkan kualitas jalan tidak bisa ditawar-tawar dan kualitas jalan dari dan menuju sentra-sentra produksi pertanian peternakan, perikanan, kelautan dan juga kepada wilayah-wilayah perbatasan karena disana merupakan kantong-kantong kemiskinan, maka keberpihakannya adalah bahwa infrastruktur itu harus bisa menjangkau sampai wilayah perbatasan karena NTT beranda depan NKRI,” pungkas Ansy. (cr6/ays/dek)
