Kajian BPKP, 50 Persen Program Daerah Tak Jelas
Kepala Daerah Dilarang Punya Program yang Bertentangan Dengan Pusat
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Untuk kali pertama, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia di Sentul City International Convention Center (SICC) Bogor, Kamis (7/10). Momen tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyukseskan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun mendatang.
Hadir dalam kesempatan itu 5.360 pejabat dari seluruh Indonesia. Selain pejabat pusat, ada juga jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Mulai dari kepala daerah, ketua DPRD, Kapolres dan Kapolda, Pangdam dan Dandim, kepala BPS daerah, kepala BPKP daerah, Kajati dan Kajari, hingga jajaran ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia.
Pengarahan Prabowo digelar secara tertutup. Namun dalam pembukaannya secara terbatas, Prabowo menilai momen konsolidasi kali ini sangat strategis.
"Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategic," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian selaku leading sektor acara mengatakan, kesuksesan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan tidak hanya bergantung pada pemerintahan pusat. Melainkan juga ada peran pada daerah. Pasalnya, dari keseluruhan APBN yang digunakan tahun depan, sekitar 1.200 trililiun ada di jajaran pemda. "Dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," ujarnya.
Oleh karenanya, Tito menilai sangat penting untuk visi pemerintah pusat dengan daerah dan forkopimda. Khususnya dalam mendukung program prioritas serta kebijakan presiden lima tahun ke depan.
Ditemui usai arahan Prabowo, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, dalam arahannya Prabowo menekankan pemda untuk menggunakan anggaran secara efektif. Sebab, berdasarkan data yang diterima presiden, ada banyak kegiatan yang menghamburkan uang tanpa hasil yang terukur.
Prabowo, lanjut Bima, ingin uang negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. "Beliau contohkan massa untuk memberantas stunting, seremoni itu lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan," ungkapnya.
Dalam memperbaikinya, Prabowo meminta dilakukan langkah persuasif. Namun jika terbukti melanggar, maka harus penegakkan hukum. Hal itu ditekankan Prabowo kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian.
Sementara itu, kualitas penggunaan anggaran daerah masih jauh dari efektif. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh membeberkan, perencanaan program masih berfokus pada realisasi kegiatan. Sementara hasilnya tidak jelas.
"Ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak kepada masalah outcome," ucap Ateh. Praktik itu, sudah berlangsung selama 20 tahun tanpa perbaikan.
Imbasnya, program pemerintah tidak efisien. Dari program prioritas senilai Rp 261,96 triliun yang digarap pemda misalnya, jumlah yang tidak efisien mencapai Rp 141,33 triliun atau rata-rata 53 persen.
Ateh merincikan, anggaran peningkatan ketahanan pangan dari pagu Rp 32,52 triliun pada 2023 yang tidak efisien sebesar Rp 16,72 triliun atau 51,42 persen. Lalu, program peningkatan daya saing pariwisata, dari pagu Rp 33,56 triliun tidak efisien sebesar Rp 19,49 triliun atau setara 58,1 persen.
Di program pemberdayaan UMKM, dari pagunya Rp 6,89 triliun jumlah tidak efektif senilai Rp 4,17 triliun atau 60,53. Hal sama juga terjadi pada program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. "Ini senang, enggak senang ini harus saya sampaikan ke teman-teman pemda," kata dia.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kebocoran anggaran negara harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk jajaran jaksa di daerah. Pasalnya, pascaberlakunya desentralisasi, perilaku korupsi sudah menyebar hingga ke level pemerintah daerah, bahkan desa.
Jaksa Agung menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) tidak hanya melakukan penindakan. Melainkan juga melakukan pendampingan kepada jajaran pemda. "Setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya," ujarnya.
Diakuinya, tidak semua pejabat daerah punya pemahaman yang memadai terkait pengelolaan anggaran. Sehingga kerap kali pelanggaran terjadi karena ketidakpahaman. Namun jika terbukti melanggar, maka harus ditindak.
Tapi Burhanudin mengingatkan jangan sampai kejaksaan sibuk mencari kesalahan-kesalahan. Diakuinya, masih ada oknum kejaksaan yang nakal.
"Apabila kalian tidak memerhatikan apa yang saya sampaikan, kalian yang saya akan tindak," jelasnya.
Burhan juga meminta para jaksa untuk bertindak bersih. Jika jaksanya nakal, maka sulit untuk membersihkan orang lain.
Selain efektivitas penggunaan anggaran, dalam rakor kemarin juga disampaikan sejumlah agenda yang menjadi prioritas negara lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan para menteri maupun kepala lembaga. Salah satunya terkait program makan bergizi gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan rencana program makan gratis yang menjadi prioritas Prabowo. Dia menyebut, alokasi anggaran makan gratis yang saat ini ditetapkan Rp 71 triliun di tahun 2025 ada peluang dinaikkan.
Kepada jajaran pemda, Dadan menyampaikan potensi efek domino yang akan dirasakan masyarakat atas program itu. Selain anak bergizi, juga akan memberdayakan petani, ibu-ibu catering hingga distribusi.
Oleh karenanya, dia meminta jajaran pemda untuk membantu berkaitan dengan teknisnya. "Desember uji coba di 100 titik Indonesia," kata Dadan.
Sementara itu, dalam penutupan acara rakornas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta forkopimda di daerah untuk kompak. Dia mengingatkan masing-masing lembaga untuk tidak ego sektoral.
Selain itu, Gibran juga mengingatkan kepala daerah untuk satu komando dengan kepemimpinan Prabowo. Yakni dengan tidak membuat program yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
"Tidak ada visi lain selain visi bapak presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program bapak presiden Prabowo," ujarnya. (far/jpg/ays)
