Batal KUB dengan Bank DKI, Lanjut dengan Bank Jatim
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur, akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Sabtu (16/11).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank NTT, Yohanis Landu Praing mengatakan, terdapat empat hal utama yang akan dibahas dalam RUPS LB tersebut, yaitu Kelompok Usaha Bank (KUB), penandatangan Share Holder Agreement (SHA) dan rotasi kepengurusan Bank NTT.
"Untuk RUPS tanggal 16 nanti berkaitan dengan KUB, karena untuk memperlancar kerja sama dengan bank Jatim, yang harus diputuskan dan pendelegasian yang harus dilakukan, yang mana untuk penandatanganan terkait dengan Share Holder Agreement oleh Pj Gubernur yang diberikan kewenangan di dalam RUPS," kata Yohanis, saat konferensi pers di Kantor Utama Bank NTT, Kamis (14/11).
Selain itu, kata Plt Dirut Bank NTT, akan diberikan kewenangan kepada Plt Dirut untuk penandatanganan CSSR atau turunan dari SHA, dan diberikan kewenangan untuk negosiasi valuasi saham antra Bank Jatim dan Bank NTT, selain itu, terkait dengan periodesasi kepengurusan juga akan dibahas dalam RUPS.
Selain itu, akan dibahas juga tentang rotasi dan pergantian kepengurusan di internal Bank NTT. Namun hal ini merupakan hal biasa di sebuah lembaga.
“Kami sampaikan bahwa rotasi dan pemberhentian itu adalah hal yang lumrah dan dalam perjalanan sebuah perusahaan. Karena itu semua diputuskan di dalam RUPS Luar Biasa,” ujar Yohanis.
Dia menjelaskan bahwa, RUPS LB akan digelar secara Hybrid, akan diikuti oleh pemegang saham sementara yang hadir secara langsung yaitu Bupati Kupang, Wali Kota Kupang, dan bagi pejabat bupati yang ada di Kota Kupang bisa mengikuti secara langsung.
Dia menjelaskan, tentang Kelompok Usaha Bank (KUB), terkait kolaborasi dan sinergi bersama. Dilihat dari tata kelola. "Untuk Bank Jatim sendiri, tingkat kesehatan mereka cukup baik, sehingga itu bisa diadopsi ke Bank NTT, sehingga Bank NTT bisa ditingkatkan menjadi lebih baik pula," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa Bank NTT tidak akan turun jadi BPR. Karena saat ini kerja sama dengan Bank Jatim berjalan sangat baik, dan terus lakukan koordinasi, oleh tim yang masuk dalam KUB.
Johanis juga menjelaskan bahwa, terkait dengan rencana KUB antara Bank NTT bersama Bank DKI, sudah tidak dilanjutkan, pasalnya terdapat sejumlah proyek yang tidak dipenuhi.
"Mereka (Bank DKI) minta saham sebesar 51 persen. Ini bukan kolaborasi lagi tapi akuisisi dan kami pertimbangkan dengan keadaan kita di NTT," Jelasnya.
Dia menambahkan, memang saat ini ada kekurangan pengurus di Bank NTT, belum adanya pejabat definitif, seperti Direktur Utama, Direktur Kredit, Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Namun dalam perjalanannya Komisaris sudah memperoleh ketentuan dari OJK terkait hasil proper test. (thi/dek)
