KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Gedung Sekolah Dasar (SD) Inpres Tesbatan di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), disegel oleh pihak kontraktor, CV Lodyatama, Kamis (14/11). Penyegelan dilakukan lantaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang belum melunasi sisa pembayaran proyek pembangunan senilai Rp 435 juta.
Proyek tersebut, yang menelan anggaran total Rp 1,2 miliar, telah selesai, namun sisa pembayaran belum diselesaikan. Akibatnya, tiga ruang kelas di sekolah tersebut tidak dapat digunakan, sehingga aktivitas belajar siswa terganggu.
“Kami menerima laporan dari kontraktor terkait keluhan mereka. Mereka mengungkapkan sisa pembayaran proyek pembangunan sekolah belum dilunasi oleh Dinas P&K,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, Jumat (15/11).
Menurut Darius, pihak kontraktor menyatakan tidak akan membuka segel sebelum ada komitmen tegas dari pemerintah daerah terkait pelunasan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Bupati Kupang untuk mencari solusi, agar siswa tidak menjadi korban akibat persoalan ini,” tambahnya.
Penyegelan ini memaksa siswa belajar di ruangan darurat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Eliazer Teuf, menyebutkan bahwa siswa kelas 4 dan 5 belajar di ruang darurat, kelas 6 di perpustakaan, sedangkan siswa kelas 1 hingga 3 terpaksa bergabung di ruang kelas lain.
“Situasi ini tentu tidak ideal bagi kegiatan belajar-mengajar. Kami telah rapat dengan komite sekolah dan guru untuk mengalihkan kelas ke gedung lain, tetapi gedung baru tetap tidak bisa digunakan karena masih disegel,” ujar Eliezer.
Eliezer mengaku pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan kontraktor untuk mencari solusi, namun belum ada kesepakatan. Ia juga belum menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran, termasuk dari mana sumber anggaran untuk melunasi kewajiban tersebut.
Alexon Lumba, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama kontraktor untuk membahas pelunasan. Namun, ia belum memberikan informasi rinci terkait sumber anggaran.
“Nanti kami undang pihak kontraktor untuk duduk bersama. Saat ini saya masih di luar kota, jadi akan ada konferensi pers setelah saya kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Darius berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini agar hak-hak pendidikan siswa tidak terabaikan. “Kami terus mendorong agar Pemda dan kontraktor mencapai kesepakatan tanpa harus mengorbankan anak-anak yang sedang mengakses pendidikan,” tegas Darius. (cr6/thi/dek)
