Pemkot Ajukan Rancangan KUA PPAS APBD 2025

  • Bagikan
PROKOMPIM SETDA KOTA KUPANG SIDANG. Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay saat mewakili Pj Wali Kota Kupang dalam sidang paripurna DPRD Kota Kupang pada Senin (18/11)

Rancangan APBD 2025 Capai Rp 1,4 Triliun

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah memaparkan penjelasan Penjabat (Pj) Wali Kota Kupang terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan Pemkot Kupang ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Fahrensy Funay mewakili Pj Wali Kota Kupang dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang pada Senin (18/11) bertempat di ruang rapat Sasando DPRD Kota Kupang.

Dalam paparan tersebut, disampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD 2025 didasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Selain berpedoman pada regulasi, penyusunan anggaran ini juga mempertimbangkan hasil analisis terhadap dinamika pembangunan di Kota Kupang serta menampung aspirasi masyarakat.

Rancangan APBD 2025 Kota Kupang, kata Fahrensy, difokuskan pada empat area prioritas utama, yaitu, yang pertama, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tujuan dari program ini adalah menciptakan stabilitas politik, hukum, keamanan, dan sosial untuk mendukung peluang investasi yang lebih besar.

"Yang kedua, penurunan angka kemiskinan, stunting dan gizi Buruk yang fokus pada peningkatan layanan kesehatan yang lebih efektif guna menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperbaiki status gizi masyarakat," katanya.

Area prioritas utama ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, guna memastikan keberlanjutan pembangunan kota.

Keempat, peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi, mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Pada tahun anggaran 2025, total pendapatan daerah Kota Kupang diproyeksikan mencapai Rp1,44 triliun, sementara total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1,43 triliun.

Alokasi anggaran tersebut terbagi menjadi belanja operasional sebesar Rp 1,25 triliun, yang dialokasikan untuk kegiatan rutin pemerintah, belanja modal sebesar Rp 175 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, sebagai cadangan untuk kebutuhan darurat.

Rancangan KUA dan PPAS ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Kupang bersama dengan Pemerintah Kota, guna mencapai kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan tercapai, akan ditandatangani Nota Kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBD final untuk tahun 2025.

Pemerintah Kota Kupang berharap agar kesepakatan yang terstruktur terkait APBD 2025 ini dapat memastikan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat Kota Kupang.

“Kami berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang mendorong percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang,” tutup Sekda Funay dalam penjelasannya. (thi/gat/dek)

  • Bagikan