Pj Wali Kota Kupang Hadiri RDP Komisi II DPR RI
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Pada pesta demokrasi lima tahunan di Kota Kupang yang sementara berlangsung ini, seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan terkait netralitas. Seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diingatkan untuk tetap memegang teguh netralitas.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kupang, Linus Lusi berkesempatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang rapat Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (20/11). Rapat ini membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi NTT, NTB dan Bali.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada serentak, tidak hanya sebagai penyelenggara tapi juga sebagai pihak yang menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada ini. Ia mengingatkan bahwa netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN adalah faktor krusial.
"Penjabat Kepala Daerah adalah pejabat karier. Jangan sampai mengorbankan karier karena ketidaknetralan," kata Banong.
Diingatkan juga bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan terkait sanksi pidana bagi ASN yang tidak netral.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menambahkan terkait pentingnya pengelolaan bantuan bencana secara transparan dan bebas dari kepentingan politik. Ia mengingatkan agar bantuan bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kandidat tertentu.
Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil NTT, Esthon L. Foenay menyoroti nasib para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Ia meminta agar pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu memastikan hak politik para pengungsi tetap terpenuhi melalui penetapan lokasi TPS yang sesuai.
Fauzan Khalid, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem meminta agar pemerintah daerah memetakan potensi kerawanan Pilkada serentak secara mendalam, termasuk bekerja sama dengan BMKG untuk mengantisipasi potensi bencana seperti banjir dan longsor, yang rawan terjadi di Bali, NTB dan NTT.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya pada kesempatan RDP ini juga melaporkan bahwa situasi di wilayah Bali Nusra masih aman menjelang Pilkada. Mengenai bencana di Flores Timur, ia menyampaikan bahwa Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, dan Forkopimda untuk memastikan pengungsi tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto melaporkan bahwa hasil koordinasi dengan penyelenggara pemilu telah menghasilkan keputusan untuk merelokasi 37 TPS di wilayah terdampak bencana ke enam posko khusus. Ada 17.044 pemilih yang terdampak dan KPU akan membuka layanan pemilih di posko bencana tersebut. Data pemilih ini akan dikelola paling lambat hingga 20 November 2024.
Lebih dari itu, kata Pj Gubernur NTT, Pemprov NTT juga melakukan analisis untuk mengantisipasi permasalahan menonjol dan memetakan potensi kerawanan di setiap daerah.
Pada kesempatan terpisah, Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi memastikan bahwa Kota Kupang siap menyongsong Pilkada serentak 2024.
"Sejumlah tahapan telah Pilkada serentak telah berjalan dengan baik dalam situasi yang aman dan kondusif," jelas Linus Lusi.
Linus menyebutkan bahwa terdapat 275.085 pemilih di 552 TPS di Kota Kupang, yang siap berpartisipasi dalam Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang akan segera menindaklanjuti masukan dari Komisi II DPR RI, terutama terkait netralitas ASN dan pemetaan potensi kerawanan.
Ia akan memastikan Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada yang aman, demokratis, dan netral akan menjadi fokus utama menyongsong Pilkada serentak 2024.
Jalannya RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, didampingi Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri para anggota Komisi II DPR RI.
Hadir juga dalam RDP ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Pj Gubernur NTT bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-NTT, Pj Gubernur NTB bersama Pj Bupati/Wali Kota se-NTB serta Pj Gubernur Bali bersama Pj Bupati dan Wali Kota se-Bali. (thi/gat/dek)
