KUPANG,TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Debat Publik Ketiga Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada Rabu (20/11/24) malam. Tema debat yang diangkat adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah Berperspektif Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI), Resiliensi, dan Berkelanjutan.”
Pasangan nomor urut satu Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema dan Jane Natalia Suryanto (Ansy-Jane) memaparkan kondisi daya saing daerah di NTT. Mengacu pada data Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) NTT tahun 2023 sebesar 3,42%.
Ansy Lema mengatakan tema daya saing daerah adalah tema yang sangat penting karena menentukan kemajuan suatu daerah. Jika daya saing tinggi, maka suatu daerah pasti akan maju. Sebaliknya, jika daya saing rendah, maka suatu daerah pasti terbelakang.
“Tugas kita bersama adalah bekerja seoptimal mungkin meningkatkan kualitas dan daya saing daerah dalam seluruh aspek kehidupan. Kita perlu terobosan-terobosan besar dan inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah.Riset dan inovasi yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang benar menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah,” ujar Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini.
Dirinya menjelaskan terdapat empat hambatan utama yang menjadi akar permasalahan peningkatan daya saing daerah. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan NTT berada pada angka 19,48%. Kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan.
“Maka, strategi solusinya adalah membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa karena semua persoalan ada di desa. Kami punya program Desa Manyala. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi petani, peternak, nelayan, kaum perempuan, mama-mama di desa,” terang Ansy Lema.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui yang akan menjadi prime mover atau penggerak ekonomi NTT adalah pariwisata. Pariwisata diibaratkan sebagai lokomotif kereta api yang menarik berbagai gerbong ekonomi di belakangnya, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan transportasi.
Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) NTT. NTT memperoleh angka stunting atau gizi buruk tertinggi di Indonesia dengan persentase 37,9% tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2023 tercatat 66,68%.
“Persoalan ini akan kami atasi melalui program NTT Sehat Cerdas Berkarakter. Strategi solusi kami adalah berupa program Rp 1 juta per bulan per posyandu untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Gerakan 1.000 laptop per tahun untuk siswa/i SMA/SMK/Sederajat yang masuk kategori miskin. Kesehatan dan pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” pungkas Mantan Juru Bicara Ahok tersebut.
Ketiga, korupsi. Melalui program NTT Bersih Melayani, Ansy-Jane mendorong penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel melalui digitalisasi untuk mencegah kebocoran. Serta, akan menyisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien dan tidak produktif.
Keempat, maladministrasi. Birokrasi harus diciptakan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
“Kami akan menciptakan new growth center atau pusat pertumbuhan baru di NTT berdasarkan potensi, keunggulan, dan karakteristik wilayah. Yang perlu kita lakukan adalah membangun infrastruktur pendukung industri seperti jalan, air, listrik, dan internet. Kami juga akan berikan insentif fiskal bagi investor yang tertarik menanamkan modalnya di NTT,” tutur satu-satunya Calon Gubernur NTT yang berpasangan dengan perempuan itu.
Jane Natalia menambahkan bahwa pembangunan harus berpusat dan berorientasi pada pembangunan manusia. Tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh mengesampingkan atau meninggalkan satu kelompok masyarakat.
Dirinya menegaskan terdapat 2,8 juta perempuan di NTT, 64.000 kaum disabilitas, dan ratusan kelompok masyarakat adat. Semua mempunyai potensi dan keunggulan, yang jika diberdayakan akan meningkatkan daya saing daerah.
“Pelibatan partisipatoris kaum perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat tidak boleh dilupakan. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan,” tutup Jane Natalia.(*/sps/yl)
