Kemenkeu Sebut JHT Jadi Cara Pekerja Hidup Layak di Hari Tua

  • Bagikan
Kegiatan diskusi panel dalam forum Social Security Summit 2024 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan Staf Ahli Kemenkeu dan Peneliti UI. (FOTO: Dok. BPJS Ketenagakerjaan).

JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kegiatan Social Security Summit 2024 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan juga diisi dengan kegiatan diskusi yang menghadirkan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sudarto. Pada kesempatan itu, Ia mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu cara agar pekerja dapat merasakan hidup layak di masa tuanya.

Menurutnya, Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi hal yang mutlak dimiliki para pekerja saat masih aktif bekerja dan memperoleh pendapatan.

"Kita melewati siklus kehidupan, mulai dari sekolah, setelah sekolah, bekerja, dan setelah bekerja. Setelah bekerja itu seharusnya tidak cemas, karena ada jaminan sosial," ujar Sudarto dalam diskusi yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/11).

Oleh karena itu, Sudarto mendorong perlunya skema yang tepat guna mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober tahun 2024 baru mencapai 40,83 juta, di mana jumlah pekerja formal dan informal sekitar 150 juta.

"Bahkan saat ini yang ikut jaminan pensiun mungkin hanya sekitar 14 juta, yang ikut jaminan JHT itu sekitar 16 juta dari 140-145 juta pekerja. Ini yang jadi konsen kita, jangan sampai kita dan teman-teman kita begitu pensiun dapetnya bansos. Artinya apa, ini membebani APBN," jelasnya.

Hal senada juga menjadi perhatian I Gede Dewa Karma Wisana, peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI). I Gede dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya dividen atau pendapatan untuk di masa tua.

Sebab, menurutnya ketika pekerja memasuki usia lansia, jumlah pengeluaran akan jauh lebih besar daripada pendapatan. Sehingga JHT menjadi solusi penting agar tetap pekerja terap hidup layak dan cukup meski sudah tak produktif lagi.

"Kami di demografi sangat peduli soal siklus hidup. Kita perlu memikirkan dividen-nya, perlu menyiapkan dividen dari bonus demografi yang ada," ujarnya.

I Gede turut mendorong para pekerja yang masih produktif dan punya pendapatan untuk mempersiapkan di hari tua, salah satunya melalui JHT.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT, Christian Natanael Sianturi mengatakan, pihaknya tetap komit dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang produktif.

"Sesuai komitmen yang sudah dijalankan oleh kami dari BPJS Ketenagakerjaan, kami sudah menyiapkan strategi agar masyarakat dapat hidup secara produktif dan tidak hanya memiliki pendapatan yang cukup atau hidup yang layak saja, namun mampu menyiapkan hari tua yang sejahtera, sehingga dapat mencukupi melalui pendapatan atau income investasi yang sudah dipersiapkan sedari muda,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Christian berharap hal ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun, sebagaimana misi BPJS Ketenagakerjaan, yakni melindungi dan menyejahterahkan seluruh pekerja dan keluarganya. (ad/aln)

  • Bagikan

Exit mobile version