PDIP Tuding Ada Skenario Dua Putaran

  • Bagikan
Hasto Kristiyanto

Gerindra: Silakan Dibuktikan dan Laporkan Bawaslu

Paslon KIM Plus Unggul di Banyak Daerah Kunci

JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Tensi politik di Jakarta pascacoblosan 27 November 2024 terus menghangat. Dua kubu pasangan calon (paslon) terlibat saling klaim.

Paslon Pramono Anung-Rano Karno telah mendeklarasikan sebagai pemenang pilkada. Namun, kubu Ridwan Kamil-Suswono menolak. Mereka menganggap pilkada akan berlangsung dua putaran. Sebab, tidak ada paslon yang meraih suara di atas 50 persen.

Dari hasil quick count berbagai lembaga survei, pasangan Pramono-Rano memperoleh suara di kisaran 49–51 persen. Angka itu masih dalam margin of error hitung cepat yang umumnya 1 persen. Meski demikian, PDIP sebagai partai pengusung Pramono-Rano yakin pilkada Jakarta telah usai. Sebab, berdasar hasil real count internal, paslon mereka meraih 50,07 persen suara.

Hal itu ditegaskan lagi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy. Dia mengklaim tidak akan ada pilkada dua putaran di Jakarta.

”Meskipun ada pihak yang memaksakan dua putaran, kami yakin ini (pilkada Jakarta, red) satu putaran,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Timex), Kamis (28/11) kemarin.

Di luar itu, Ronny menyebut partainya akan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada Jakarta. Salah satunya kebijakan penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang merombak camat dan lurah saat pilkada sedang bergulir. Perombakan itu jelas bertentangan dengan UU Pilkada, tepatnya Pasal 71 ayat (2).

Selain itu, PDIP berencana melakukan legal action sebagai bentuk perlawanan terhadap indikasi pelanggaran pilkada di beberapa daerah. Yakni, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Jawa Timur. PDIP menduga telah terjadi pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis di daerah-daerah tersebut. Misalnya, politisasi bansos dan intimidasi oleh oknum aparat kepolisian. Intimidasi tersebut menyasar para kepala desa, penyelenggara pemilu, kader, tim sukses, hingga calon kepala daerah.

Ronny menyatakan, pelanggaran itu akan di-breakdown satu per satu di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Nanti akan kami buktikan dari awal, sejak penempatan Pj kepala daerah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, meski bertarung di kegelapan demokrasi akibat campur tangan aparat hukum dan Pj kepala daerah, partainya justru mendapatkan perluasan basis. Di beberapa daerah, calon yang diusung PDIP berhasil memenangi pertarungan. Gunungkidul, salah satunya. Dari hasil rekapitulasi internal sementara, klaim Hasto, PDIP menang di 14 pilkada tingkat provinsi dari sebelumnya enam provinsi.

”Yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan,” imbuh Hasto.

Provinsi itu meliputi Jakarta, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

Hasto menyebut kemenangan itu menunjukkan perluasan basis PDIP di tengah upaya Joko Widodo menggempur kandang banteng di Jawa Tengah. ”Ketika kandang Banteng dicoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran. Keyakinan itu merujuk pada real count internal. ”Ketua tim paslon Rido (Ridwan Kamil-Suswono, red), pak Ariza Patria, sudah mengumumkan bahwa kemungkinan besar terjadi dua putaran,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mulai mempersiapkan strategi untuk putaran kedua. Saat ini strategi tengah dirumuskan tim pemenangan. Sekaligus mengevaluasi apa yang kurang.

Disinggung soal dugaan kecurangan yang dilontarkan PDIP, Dasco berkomentar singkat. Dia menyarankan untuk melaporkan ke Bawaslu.

”Dibuktikan apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke gakkumdu, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin enggan menanggapi tudingan PDIP soal setting-an dua putaran. Yang jelas, kata dia, KPU telah memerintahkan jajaran di daerah, termasuk Jakarta, untuk menyelenggarakan pilkada secara transparan.

Sebagai bentuk transparansi, KPU juga telah mengunggah semua dokumen C1 di TPS pada sistem Sirekap. Dengan begitu, siapa pun bisa melihat perolehan angka di semua TPS. ”Jadi, itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban KPU,” ujarnya.

Mengenai kesiapan jika pilkada Jakarta berlangsung dua putaran, Afif memastikan siap. Sejak awal perencanaan anggaran, KPU Jakarta telah menyiapkan potensi putaran kedua.

”Tapi, kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun proses rekapitulasi kita tunggu,” kata pria asal Sidoarjo itu.

Terpisah, meski berpeluang tumbang di Jakarta, mayoritas calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) unggul di sejumlah daerah kunci. Misalnya, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Pengamat politik Agung Baskoro menilai capaian KIM di pilkada 2024 menunjukkan keberhasilan Prabowo Subianto mengorkestrasi banyak pihak. ”Itu adalah sebuah bukti bahwa kepemimpinan king maker Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa dirasakan oleh semua. Dia mampu mengorkestrasi koalisi besar,” ujarnya.

Dalam kacamata pemerintah, situasi tersebut positif. Sebab, program pusat dan daerah akan selaras. Apalagi, daerah-daerah yang dimenangi KIM Plus ini merupakan daerah-daerah yang menjadi basis untuk akselerasi percepatan program Prabowo-Gibran. Prabowo juga dinilai selalu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan kekuatan politik. Terutama kepala-kepala daerah yang akan bekerja setelah resmi dilantik.

Dharma-Kun Belum Tentukan Dukungan

Apabila pilkada Jakarta berlangsung dua putaran, suara dari paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto bisa menjadi penentu. Kendati demikian, paslon nomor urut 2 itu belum menentukan arah dukungan. ”Otomatis suara paslon Dharma-Kun akan menjadi penentu bagi kedua paslon yang sedang bersaing dengan ketat,” kata Pongrekun.

Seperti diketahui, paslon Dharma-Kun meraih 10 persen suara versi quick count. Pongrekun mengaku belum menjalin komunikasi dengan Ridwan Kamil-Suswono maupun Pramono-Rano. ”Kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi di Jakarta,” ucapnya. (far/tyo/ygi/c19/oni/jpg/ays/dek)

  • Bagikan