Pemerintah Beri Potongan Tiket Pesawat hingga Adakan Mudik Gratis
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Waspada Banjir dan Longsor
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Persiapan menghadapi arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dimulai. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, beberapa kementerian memaparkan berbagai langkah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Salah satu perhatian utama adalah cuaca ekstrem yang bisa berujung bencana.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Anggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Perwakilan Korlantas.
Menhub Dudy menjelaskan, sesuai kajian pada periode 23 Oktober hingga 30 Oktober, pergerakan masyarakat pada Nataru tahun ini diprediksi mencapai 110,67 juta jiwa. "Pilihan moda transportasinya adalah kendaraan pribadi sebanyak 53,78 persen atau 59,52 juta jiwa. Yang terdiri atas 39,2 juta jiwa menggunakan mobil dan 19,6 juta jiwa menggunakan motor," paparnya.
Angka prediksi pengguna kendaraan pribadi itu naik 53 persen bila dibandingkan dengan Nataru tahun lalu.
Kemenhub melakukan berbagai pengaturan antarmoda untuk memperlancar Nataru 2025. Untuk moda udara, Kemenhub berupaya menjaga tarif tiket pesawat. Dia menuturkan, untuk optimalisasi dan penambahan layanan udara selama 24 jam, dilakukan pemotongan harga tiket pesawat 10 persen. Penurunan itu dilakukan dengan sejumlah cara. Antara lain, penurunan fuel surcharge, potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang Rp 700 per liter sampai Rp 800 per liter.
Kemenhub juga mengupayakan pemotongan 50 persen tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). "Langkah ini akan dilakukan sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025," paparnya.
Untuk moda transportasi darat, terdapat kebijakan mudik gratis dengan bus. Total seat yang disediakan mencapai 38 ribu orang dengan 11 rute kota tujuan. "Lalu untuk moda transportasi, kereta api juga terdapat mudik gratis dengan kapasitas 5.500 penumpang dalam waktu sepuluh hari," terangnya.
Moda transportasi laut juga telah disiapkan angkutan mudik gratis dengan kapasitas 29 ribu penumpang.
Menteri PU Dody memaparkan tentang perkembangan infrastruktur. Dia mengatakan, setiap tahun lembaganya berupaya meningkatkan layanan di jalan tol maupun non-tol. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan kemantapan jalan yang terus terjaga. "Kami juga melakukan peningkatan konektivitas antarmoda melalui peningkatan bandara dan terminal serta meningkatkan jaringan jalan nasional dan daerah," jelasnya.
Untuk jaringan jalan non tol di Indonesia, terangnya, pada 2024 sudah mencapai 47.603,39 kilometer. Rata-rata kemantapan jalan mencapai 93,88 persen. Semua jalan non tol itu tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.
"Untuk jalan tol, panjang yang dioperasikan mencapai 3.020 km, dikelola 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di 73 ruas. Jalan tol itu tersebar di Sumatera sepanjang 1.021 km, Jawa 1.831 km, lalu ada jalan tol di Bali 95 km, jalan tol Kalimantan 97,3 km dan Sulawesi 97 km," urainya.
Terdapat juga gerbang tol sebanyak 517 dan 124 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area.
Dia mengatakan, untuk mendukung kesiapan Nataru, Kementerian PU akan mengoperasikan tol secara fungsional dengan panjang 120,4 km. "Jalan tol fungsional ini tersebar di Sumatera dengan 90,4 km dan Jawa 30 km," terangnya.
Salah satu potensi ancaman adalah cuaca ekstrem. Sebab, saat ini sudah masuk musim hujan yang berpotensi memicu banjir dan longsor. Kepala BMKG Dwikorita mengatakan, curah hujan pada akhir tahun diperkirakan lebih tinggi 20 persen secara tahunan. "Hal itu diakibatkan musim penghujan yang disertai La Nina Lemah," jelasnya.
Apalagi, puncak musim hujan untuk Jawa bagian selatan akan terjadi akhir bulan ini. Untuk bagian lain, puncak musim hujan terjadi awal Januari 2025. "Karena itu, untuk mendeteksi dengan cepat kondisi cuaca, posko kami ada 38 di setiap stasiun BMKG di 38 provinsi, kami juga ada posko gabungan di 13 pelabuhan dan posko gabungan di 96 bandara," terangnya. (idr/agf/oni/jpg/ays/dek)
