KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Komisi X DPR RI. Kunker Komisi X DPR RI tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTT, Ombrosius Kodo, bersama Kepala UPTD Museum NTT, Aplinus Asamani dan jajarannya, Sabtu (7/12).
Kepala UPTD Museum NTT, Aplinus Asamani pada kesempatan itu mengatakan, saat ini UPTD Museum NTT berada di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Saat ini juga, koleksi yang ada di Museum NTT sebanyak 7.800 lebih koleksi, yang terbagi dalam 10 jenis koleksi.
"Kami terus melakukan berbagai kegiatan, seperti edukasi dan publikasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam hal pengenalan budaya daerah NTT. Selamat berkunjung di UPTD Museum NTT," kata Aplinus Asamani.
Dia mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan Museum NTT juga terus dilakukan, termasuk menggunakan teknologi atau berbasis digital.
"Kami selama ini bergerak dengan bantuan dari dana alokasi khusus non fisik yang sangat membantu kerja-kerja kami di Museum NTT ini," ujarnya.
Dikatakan, UPTD Museum NTT juga melakukan penyusunan master plan kawasan museum dengan lahan seluas tiga hektare.
"Kami mendapatkan bantuan dana alokasi khusus sebesar Rp 2 miliar, dan dari APBD Provinsi sebesar Rp 7,5 miliar karena adanya pembangunan fisik, store collection dan dukungan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk membantu kami," tandasnya.
Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengatakan, kunjungan ke UPTD Museum NTT ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi X DPR RI serta telah dilaksanakan sejak Jumat kemarin.
"Hadir juga beberapa anggota komisi X DPR RI, yaitu Dr. Sofyan Tan, I Nyoman Parta, Ratih Megasari Singkarru, Muhammad Kadafi, Ledua Hanifa, dan Anita Jacoba Ga, dan jajaran lainnya," ungkapnya.
My Esti Wijayati mengatakan, DPR RI selalu memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan, serta untuk mewujudkan rencana pembangunan prioritas di Indonesia.
Dia juga sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari UPTD Museum NTT, dan Pemerintah Provinsi NTT. "Sambutan tadi sangat luar biasa," ungkapnya.
Kunjungan ini, kata dia, bertujuan untuk melakukan pengawasan dan melihat secara langsung kendala dan masalah yang ada di daerah, yang nantinya akan dibawa ke persidangan di DPR RI.
"Seperti masalah kebutuhan anggaran dan prioritas yang harus diberikan kepada daerah, untuk pembangunan dan pengembangan program di daerah," ujarnya.
Dalam kunjungan ini, kata dia, tentunya anggota DPR RI akan lebih banyak mendengar tentang permasalahan pengelolaan di Museum NTT ini.
"Kita tentunya tahu bersama bahwa museum adalah bagian dari peradaban kita, agar tetap dikenal oleh anak dan cucu kita nantinya," tambah dia.
Menurutnya, Museum memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai tempat peradaban agar generasi muda dapat belajar dan mengenal perkembangan daerah di NTT dan di seluruh Indonesia.
"Yang perlu diperbaiki, baik tentang regulasi maupun implementasinya sehingga diharapkan dapat disampaikan agar dapat diketahui dan bisa dipikirkan solusinya bersama-sama," ungkapnya.
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YMe dan Masyarakat Adat Kemenbud RI, Sjamsul Hadi mengatakan, alokasi anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat untuk Museum dan Taman Budaya sebesar Rp 13 Miliar lebih. Anggaran yang dialokasikan ini terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.
"Ada beberapa permasalahan yang dihadapi di semua provinsi dan taman budaya, adalah diharapkannya adanya anggaran pendamping dari pemerintah daerah setempat. Kami juga mendapati adanya pemerintah daerah yang tidak memproteksi ini, salah satunya di Provinsi NTT karena anggaran pemerintah daerah yang terbatas," jelasnya.
Dia mengatakan, anggaran pendamping dibutuhkan agar bisa didukung dengan anggaran dari pemerintah pusat.
"Kami juga mengevaluasi dari sisi sumber daya manusia, diharapkan SDM di Museum dan Taman Budaya sesuai dengan kompetensinya. Nah, sementara yang terjadi saat ini, SDM di Museum dan Taman Budaya merupakan limpahan dari satker atau organisasi perangkat daerah lain, sehingga tidak sinkron," jelasnya.
Dia menitipkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT sehingga ke depan bisa diberikan ruang kepada lulusan fresh graduate, agar bisa diterima di museum dan taman budaya, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya, bisa sesuai dengan kompetensinya.
"SDM sangat berdampak pada pelayanan dan standarisasi pelayanan di museum dan taman budaya," pungkasnya. Rombongan Komisi X DPR RI juga berkesempatan mengelilingi dan melihat berbagai koleksi yang ada di UPTD Museum NTT. (thi/gat/dek )
