KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi NTT mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
Sesuai keputusan gubernur nomor: 430/KEP/HK/2024 tertanggal 11 Desember 2024, UMP NTT naik sebesar 6,5 persen atau Rp 142.143,69. Kenaikan dari sebelumnya UMP 2024 Rp 2.186.826.
Pengumuman kenaikan upah disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto di kantor gubernur NTT, Kamis (12/12).
Menurut Andriko, keputusan tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16/2024 tentang Penetapan UMP 2025.
"UMP NTT 2025 telah ditetapkan setelah dilakukan pembahasan dan rekomendasi dari Dewan Perupahan NTT. Pemerintah kemudian menetapkan melalui keputusan gubernur NTT dengan nilainya sebesar Rp 2.328.969,69," ujar Andriko.
Menurutnya, penerapan UMP 2025 akan diberlakukan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Kepada seluruh pengusaha yang memberi kerja dan menjalankan usahanya di NTT dan memiliki tenaga kerja wajib melaksanakan UMP 2025 yang telah ditetapkan.
Andriko menjelaskan, kenaikan UMP sudah memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ketenagakerjaan secara nasional yang berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah NTT, baik swasta maupun milik pemerintah.
"Saya sampaikan, baik itu perusahaan maupun usaha-usaha sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP NTT 2025, dilarang mengurangi dan menurunkan upah tersebut," tegas Andriko.
UMP tersebut, kata Andriko, hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dengan memiliki kualifikasi tertentu dapat dibayar lebih dari UMP NTT 2025.
Sedangkan upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus berdasarkan struktur skala upah dengan mengacu pada masa kerja dan pengalaman yang dirundingkan secara bipartit antara buruh dengan pengusaha.
"Unsur pemerintah di provinsi dan kota/kabupaten di NTT bersama dewan pengupahan secara intens melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP NTT 2025 sebagai jaring pengaman untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di NTT," pungkas Andriko.
Terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) NTT, Sarlina Asbanu mengapresiasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang telah membahas dan memberikan rekomendasi UMP NTT tahun 2025.
Ia menyebut, penetapan tersebut sudah sesuai Permenaker Nomor 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
“UMP NTT naik sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp 142.143,69 dari UMP NTT tahun 2024 yaitu Rp 2.186.826,” katanya.
Terhadap keputusan kenaikan UMP, seluruh pengusaha atau pemberi kerja yang menjalankan usahanya di wilayah NTT wajib melaksanakan. “Penetapan UMP ini untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (cr6/ays/dek)
