ENDE, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Dalam rangka memahami perkawinan dari perspektif gereja, pemerintah dan budaya, umat Stasi Mbomba Paroki Worhonio Keuskupan Agung Ende menggelar diskusi panel.
Diskusi yang dihadiri ratusan umat tersebut berlangsung di Kapela Stasi Mbomba, Paroki Santa Maria Worhonio Ende, Sabtu ( 14/12). Diskusi juga membahas isu-isu tentang perkawinan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Diskusi panel tersebut mengangkat tema “Perkawinan dalam Perspektif Gereja, Pemerintah dan Budaya (Adat) serta Dampaknya bagi Kehidupan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan”.
Sementara narasumber yakni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lambertus Sigasare, RD Efraim Pea, RD Adolfus Keo dan Pastor Paroki Worhonio RD Redemptus F Sawi.
Hadir para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan masyarakat adat yang bersatu untuk menyampaikan pandangan terkait institusi perkawinan dan peranannya dalam membentuk keluarga serta masyarakat yang harmonis.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare sebagai salah satu narasumber kunci membawakan materi dengan topik “Kebijakan Umum dan Strategis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.
Lambertus pada kesempatan tersebut menjelaskan, pentingnya pencatatan perkawinan yang sah sesuai aturan negara, baik bagi pasangan yang menikah secara gerejani maupun secara adat.
Menurut dia, pencatatan perkawinan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi keluarga, terutama bagi anak-anak.
"Pencatatan perkawinan bukan soal legalitas tapi juga nantinya bisa memberikan perlindungan hukum khususnya bagi anak-anak," katanya.
Ia juga memaparkan tentang kebijakan kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian serta berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.
"Dinas akan terus melayani masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan termasuk akta perkawinan," sebut dia.
Lambertus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan, termasuk melalui program-program inovasi dan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.
"Komitmen pemerintah adalah akan terus memberikan pelayanan yang prima dalam bidang administrasi kependudukan melalui inovasi salah satu dengan cara jemput bola," kata dia.
Diskusi berjalan menarik karena berlangsung interaktif. Banyak peserta mengajukan pertanyaan terkait prosedur pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, RD Efraim Pea dan RD Aldofus Keo sebagai narasumber yang mewakili gereja menekankan makna spiritual dan moral perkawinan.
Selain itu, tokoh adat juga berbagi pandangan tentang bagaimana tradisi tetap dihormati tanpa mengabaikan ketentuan hukum negara.
Pastor Paroki Worhonio, RD Redemptus F Sawi dalam sambutannya berharap diskusi bisa membuat masyarakat semakin memahami pentingnya perkawinan yang diakui oleh semua pihak, baik gereja, adat, maupun pemerintah.
Diskusi panel tentang perkawinan berjalan menarik karena adanya kolaborasi diantara para peserta, baik narasumber maupun para peserta.
"Ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, di mana nilai-nilai agama, budaya dan hukum dapat berjalan selaras," kata RD Redemptus Sawi.
Dirinya berharap dengan digelarnya kegiatan dan berjalan sukses, diharapkan masyarakat Kabupaten Ende semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai bagian dari pondasi kehidupan keluarga yang sejahtera. (kr4/ays)
