JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), Senin (6/1) kemarin tidak dihadiri Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Semula, beredar kabar bahwa Prabowo akan melakukan sidak. Namun, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa jadwal dan titik sidak belum pasti.
”Beliau menyampaikan akan sidak saja. Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan,” katanya.
Menurut dia, hal itu lebih efektif untuk melihat kondisi di lapangan. Beda halnya ketika diumumkan, semua akan disiapkan. ”Tidak pakai woro-woro biar melihat lebih natural,” beber Hasan.
Hal senada dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Dadan meyakinkan bahwa Prabowo memantau setiap saat meski tidak terlihat di lapangan. ”Beliau akan melakukan sidak,” ungkapnya.
Di sisi lain, menu MBG di beberapa daerah ternyata tidak dilengkapi dengan susu. Padahal, pada awal program, ada pembahasan bahwa susu jadi salah satu menu. Bahkan, ada yang usul inovasi susu ikan untuk mencukupi kekurangan susu sapi.
Dadan menjelaskan, susu sapi menjadi bagian MBG di wilayah yang ada sentra sapi perah. Namun, pemerintah tak ingin mengimpor hanya dengan alasan memenuhi kebutuhan susu di setiap MBG. ”Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” katanya.
Dadan menyatakan bahwa sebelumnya sudah melakukan simulasi. Sehingga mengetahui susu sapi akan diberikan kapan. ”Untuk daerah penghasil susu sapi, susu bisa diberikan minimal tiga kali dalam seminggu,” ujarnya.
Sementara untuk yang bukan wilayah penghasil susu, proteinnya digantikan dengan jenis lain seperti ayam atau ikan.
Menteri Ikut Memantau
Di Solo, para pejabat pemkot belum bisa banyak berkomentar perihal teknis pelaksanaan MBG. Padahal, dapur umum sudah didirikan di dua lokasi. Namun, Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa justru mengatakan baru tahu setelah melihat pemberitaan media.
’’Saya juga baru tahu dari berita yang beredar. Sudah ada tempatnya, ada mobilnya yang dibuat khusus, kemudian merekrut puluhan tenaga untuk masak. Saya baru tahu dari berita, sampai hari ini kami belum dihubungi. Mungkin yang menyiapkan instansi lain (bukan pemkot, red),” kata dia dilansir dari Jawa Pos Radar Solo (grup Timex).
Teguh mengungkapkan, program MBG ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan teknis turunannya di daerah melibatkan sejumlah instansi lain di luar pemda. Artinya, pemda nanti hanya berperan sebagai penerima program yang membantu koordinasi. Meski demikian, dia tak bisa memberikan banyak komentar lantaran minimnya koordinasi hingga saat ini.
’’Saya melihat memang struktur tidak melibatkan pemerintah kota, maka bisa saja malah melibatkan swasta atau TNI dan Polri. Sampai hari ini kami belum dapat info langsung dari Badan Gizi Nasional atau kementerian terkait. Saya pikir ini hanya kurang komunikasi,” ujar Teguh.
Sejumlah menteri ikut memantau pelaksanaan MBG, kemarin. Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Dia meninjau pelaksanaan MBG di SDN 5 Cilangkap, Depok, Jawa Barat.
Meutya mengatakan, Kementerian Komdigi telah menyosialisasikan program MBG secara masif dan inklusif sampai ke pelosok Indonesia. ’’Sosialisasi yang efektif adalah fondasi keberhasilan program pemerintah,’’ katanya.
Meutya menuturkan, program MBG merupakan rencana besar Presiden Prabowo Subianto menyongsong Indonesia Emas 2045. MBG menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC) pemerintah yang diluncurkan di 190 titik layanan dan tersebar di 26 provinsi. Program itu terus diperluas sampai menjadi 937 titik layanan hingga akhir Januari 2025.
Dia menegaskan, Kementerian Komdigi bertugas menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Termasuk memanfaatkan platform media sosial, media konvensional, sampai forum-forum masyarakat. ’’Kami berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami manfaat dan tata cara akses program ini,’’ jelasnya.
Dia menyampaikan, Kementerian Komdigi akan meluncurkan aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan MBG. Aplikasi itu diharapkan bisa mempermudah pelaporan distribusi serta memastikan transparansinya.
Sementara itu, kemarin Badan Gizi Nasional yang punya gawe untuk MBG menggelar rapat dengan Komisi IX DPR. Seusai rapat, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, APBN sudah bisa mengucurkan dana untuk MBG. Sebab, Komisi IX DPR telah memberikan persetujuan.
Dadan mengatakan, dalam rapat itu ada penyesuaian anggaran. Khusus anggaran dukungan manajemen yang semula sekitar Rp 8 triliun turun Rp 1,5 triliun. Pemangkasan tersebut tidak masuk lagi ke kas negara, tapi dialokasikan ke program pemenuhan gizi nasional.
Menurut Dadan, program MBG akan dievaluasi tiap hari. Targetnya dari Januari hingga April akan mencakup 3 juta penerima manfaat. ’’Kemarin saya dipanggil pak presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya (seluruh target) tercapai. Tapi, bertahap saja, yang sudah siap laksanakan,” katanya.
Untuk hari pertama MBG, sasaran penerima sekitar 400.000 hingga 600.000 orang. Lalu, baru 26 provinsi yang melaksanakan karena dinilai paling siap. ’’Kami kan mengedepankan kualitas ya. Pak presiden pesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas,” ungkapnya.
Dengan begitu, ada beberapa daerah yang belum bisa melaksanakan MBG kemarin. (lyn/wan/ves/c7/oni/c6/,ia/jpg/ays/dek)
