KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dilauching secara serentak di Indonesia ternyata tidak berlaku di Kota Kupang. Ini karena program pemerintah pusat ini belum dijalankan.
Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang pun berharap banyak pada program ini, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak sebagai sasaran program.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, sasaran makan bergizi gratis ini sasarannya mulai dari PAUD sampai SMA.
Dumuliahi menjelaskan, jika merujuk pada hasil rapat itu, maka sasaran di Kota Kupang dimulai dari tingkat PAUD. Sementara data di Kota Kupang, PAUD berjumlah 270 sekolah dengan jumlah siswa 8.956 orang anak. Jumlah SD sebanyak 159 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 41.434 orang anak dan SMP sebanyak 66 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 21.115 anak. Sehingga, total secara keseluruhan kurang lebih ada 70 ribu lebih orang siswa.
Dumuliahi menjelaskan bahwa seusai dengan pemberitaan di media bahwa pelaksanaan MBG sudah dimulai tanggal 6 Januari. Khusus di Kota Kupang belum ada informasi dan belum ada petunjuk teknis. Seauai informasi, akan ada Badan Gizi Nasional (BGN) yang membentuk dapur-dapur di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota.
"Sampai sejauh ini kami belum menerima informasi di mana dan bagaimana Badan Gizi Nasional ini bekerja. Dapurnya pun belum diketahui lokasinya. Karena informasi yang kami dapat di media sosial, bahwa satu dapur akan melayani 3.000 sampai 3.500 anak," ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ini pun meminta agar adanya koordinasi lebih lanjut sehingga pihaknya pun dapat mengetahui pelaksanaan program ini dan sudah berjalan sampai di mana. Prinsipnya, kata dia, Disdikbud akan menerima program ini. Namun pihaknya juga perlu mengetahui di mana dapur yang disediakan.
Sehingga, ketika ada persoalan seperti kekurangan makanan untuk satu atau dua sekolah, maka pihaknya bisa mengkonfirmasi ke dapur yang bersangkutan.
"Itu yang mungkin. Kalau badan ini ada di Kota Kupang, maka perlu adanya rapat atau koordinasi agar pelaksanaan program ini bisa berjalan baik. Karena ada beberapa pertanyaan teknis, misalnya apakah piring dan sendok dibawa oleh peserta didik atau seperti apa. Hal ini yang perlu dikomunikasikan," jelasnya.
Prinsipnya, katanya, program ini akan didukung penuh oleh Disdikbud Kota Kupang namun perlu dikoordinasikan lebih lanjut, seperti jam makan apakah sama antara TK, PAUD, SD dan SMP atau tidak. Namun yang jelas bahw Disdikbud pun siap untuk mendukung program ini dengan baik.
Terpisah, Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon menjelaskan bahwa program MBG diperuntukkan bagi anak TK/PAUD, SD dan SMP yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kupang. Tentunya, kata Yoseph, yang perlu diingat bahwa dapur harus diketahui lokasinya dan harus memenuhi standar yang ditetapkan.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa beberapa hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah jam makan, jam menyiapkan makanan dan kualitas makanan.
"Kalau memang ada uji coba, minimal di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan harus memenuhi semua unsur, seperti ahli gizi, tukang masak, bahan baku, dan cara pendistribusian ke sekolah," ungkapnya.
Karena, kata dia, MBG ini diberikan kepada TK, PAUD, SD dan SMP yang tentunya memiliki jam makan yang berbeda sehingga harus menyiapkan makanan tersebut sedini mungkin. Bila perlu dimulai dari dini hari, karena PAUD harus didistribusikan pagi hari.
"Teknis seperti ini yang harus diperhatikan. Tujuannua agar makanan yang diberikan ini ketika sampai ke tangan anak-anak masih layak untuk dikonsumsi. Jangan sampai karena jam penyajiannya sama, maka akan berbeda juga kualitas makanan," bebernya.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana penyiapan terhadap bahan-bahan pokok, misalnya daging, sayur, telur dan lainnya untuk jangka panjang. Sehingga harus bekerja sama dengan UMKM penyedia kebutuhan pokok tersebut dan harus dipastikan Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari pun tetap terjaga pasokannya.
"Misalnya stok ayam, apakah cukup atau tidak, karena ada 70 ribu anak juga makan dengan menu ayam, lalu apakah masyarakat lain juga masih bisa mengkonsumsi ayam yang stoknya tersedia di pasaran atau tidak, pemerintah pun harus memikirkan hal ini untuk pemenuhan stok kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Hal ini, kata dia harus bekerja dengan hati, bukan sekadar berjalan saja, karena ini merupakan program jangka panjang bukan program yang dijalankan hanya satu atau dua hari saja. (thi/gat/dek)
