KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Komisi II DPRD Kota Kupang kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang, Kamis (8/1). Kunker kemarin ini dipimpin Ketua Komisi II, Roy Riwu Kaho, bersama anggota, Salomon Pellokila, Randy Daud, Ebet Manafe, Kristian Baitanu, Robby Khan dan jajaran lainnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Robby Khan pada kesempatan kemarin meminta agar jangan sampai ada kekosongan jabatan di dalam dinas. Dan, kalau bisa, agar dinas segera mengusulkan kebutuhan pegawai atau jabatan-jabatan yang kosong.
"Kalau bisa, jabatan-jabatan yang kosong ini bisa diisi oleh pegawai di dalam kantor ini, agar mereka lebih paham tentang dinas ini," jelasnya.
Dia juga mempertanyakan tentang penyaluran minyak tanah sampai di masyarakat. Dia berharap agar adanya fokus dan harus tepat sasaran, sehingga jangan sampai terjadi penimbunan dan akhirnya terjadi kelangkaan.
"Pertanyaannya kenapa minyak tanah selalu langka pada bulan Desember terutama menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru," ungkapnya.
Padahal, kata dia, kebutuhan masyarakat akan minyak tanah ini merupakan hal biasa, karena di Kota Kupang kebanyakan masyarakat masih menggunakan minyak tanah dan bukan gas (LPG/Liquified Petroleum Gas).
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah, kata dia, harus ditelusuri lebih lanjut sehingga jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan dan menimbunnya sehingga terjadi kenaikan harga.
Robby Khan juga berharap agar masyarakat jangan dipaksa untuk beralih ke LPG. Pasalnya, masyarakat belum terbiasa dan masih banyak faktor yang akan menjadi kendala, salah satu tentang harga gas LPG, masyarakat juga masih takut menggunakan LPG karena masih takut dengan ancaman kebakaran.
Tentunya, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih serius lagi. Agar masyarakat pun tidak takut dengan ancaman kebakaran.
Kristian Baitanu juga mempertanyakan tentang kekosongan jabatan di Pemkot Kupang. Hal ini pun terjadi juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
"Diharapkan agar jabatan yang kosong di Dinas ini, agar diisi oleh internal di Dinas saja, agar mereka sudah paham tugas mereka, jangan ambil pejabat dari luar Dinas ini," ungkapnya.
Kristian juga mempertanyakan tentang stok bahan bakar minyak (BBM) minyak tanah. Agar jangan sampai terjadi kekosongan di pangkalan dan akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Komisi II menaruh perhatian serius terhadap hal ini, karena banyak sekali keluhan tentang minyak tanah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela mengatakan bahwa izin untuk pangkalan minyak tanah ada pada agen minyak tanah dan agen itu disetujui oleh Pertamina.
"Pemerintah daerah hanya mengawasi saja. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih ke gas atau LPG. Hal ini untuk mengurangi permintaan akan minyak tanah," jelasnya.
Dia mengaku, saat kemarin, Pertamina memang membantu masyarakat Kota Kupang dengan memberikan tambahan kuota minyak tanah 170 kilo liter pada bulan Desember 2024 lalu.
Dia mengaku bahwa hasil koordinasi dengan Pertamina, bahwa Pertamina tidak akan ada penambahan kuota minyak tanah lagi. Sehingga masyarakat diharapkan bisa segera beralih ke LPG. (thi/gat/dek)
