KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Brigade Kupang Sehat (BKS) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) saat ini tidak memiliki satu pun tenaga dokter. Melihat kondisi ini, akhirnya Dinkes terpaksa memperbantukan tenaga dokter yang bertugas di puskesmas- puskesmas Kota Kupang untuk sevara bergantian bertugas di BKS Kota Kupang.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati saat diwawancarai, Rabu (15/1). Menurut drg. Retnowati, di Kota Kupang memang mengalami kekurangan tenaga dokter. Tercatat, sampai saat ini, tenaga dokter yang ada di puskesmas di Kota Kupang hanya sebanyak 60 tenaga dokter.
Sementara hitungannya, kata dia, jika dilihat dari jumlah penduduk di Kota Kupang, maka tenaga dokter yang dibutuhkan adalah minimal sebanyak 90 dokter minimal. Hal ini, kata dia, juga akibat dari beberapa dokter yang tidak ingin ikut dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
"Jadi, ini akibat dari dokter-dokter ini memilih untuk mengundurkan diri dan tidak ingin menjadi PPPK. Banyak juga yang ingin melanjutkan ke dokter spesialis. Karena kalau menjadi PPPK dan ingin melanjutkan ke spesialis, maka harus mengundurkan diri dari PPPK. Hal ini yang menjadi kendala sehingga akhirnya mereka mengundurkan diri," ungkapnya.
drg. Retnowati menjelaskan bahwa selama ini ada tiga dokter yang bertugas di BKS. Namun, ketiga dokter tersebut mengundurkan diri karena tidak ingin menjadi PPPK. Sementara aturan terbaru tidak boleh ada lagi tenaga pegawai tidak tetap.
Sehingga, untuk menunjang pelayanan di BKS, maka Dinkes mengambil kebijakan untuk memperbantukan tenaga dokter dari puskesmas-puskesmas secara bergilir atau terjadwal.
"Kami sudah analisis bahwa kebijakan untuk memperbantukan dokter di BKS, juga tidak akan mengganggu pelayanan di puskesmas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Ridla Lalay mengatakan bahwa banyak dokter yang tidak mau bergabung dengan Pemerintah Kota Kupang karena minimnya atau rendahnya insentif yang diberikan kepada para dokter.
Sehingga, politisi Partai Nasdem ini meminta agar Pemkot Kupang lebih fokus untuk pemenuhan hak-hak tenaga dokter. Jangan sampai, kata dia, Kota Kupang akan selalu kekurangan tenaga dokter, karena minimnya insentif sebagai penghargaan atas jasa para dokter.
Menurutnya, biaya untuk mendapatkan profesi dokter itu sangat mahal, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga, ketika masuk ke dunia kerja, pemerintah tidak mempertimbangkan besaran insentif dan tidak menghargai jasa yang diberikan juga menjadi kendala bagi para dokter.
Dia jugameminta agar Pemkot harus mempertimbangkan kelayakan insentif bagi tenaga dokter, untuk di BKS sendiri, harus dicarikan solusinya dan jangan mengandalkan dokter dari puskesmas saja, karena mereka pun sudah memiliki tanggung jawab yang banyak di puskesmas.
"Jadi, dengan memperbantukan dokter dari puskesmas ke BKS itu bukan solusi. Harusnya, dicari solusi lain dengan berikan insentif yang layak, agar masalah kekurangan tenaga dokter ini bisa diatasi," jelasnya. (thi/gat/dek)
