KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Kondisi oprit yakni timbunan tanah atau urugan dibelakang abutmen jembatan Lili yang terletak di jalan Timor Raya Km 41 Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang sempat terkikis kali Lili awal Januari sudah teratasi.
“Perlu pemahaman dulu ya, yang rusak itu orpit jembatan yakni timbunan atau urugan dibelakang abutmen jembatan. Bukan jembatannya yang rusak,” ungkap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto kepada Timor Express di gedung DPRD NTT, Senin (20/1).
Menurut Agustinus, jembatan Lili, dibangun tahun 1978 dan kondisinya masih bangus. Orpit jembatan saja yang rusak akibat terkikis banjir kali Lili. Penanganan sementara telah dipasang cerucut dari gelagar. Cerucut adalah salah satu jenis pondasi yang biasanya diaplikasikan di daerah dengan kondisi tanah yang kurang stabil. Di mana umumnya dengan jenis tanah lumpur atau pun tanah gambut dengan elevasi muka air yang cukup tinggi.
“Penanganan sementara sudah dilaksanakan. Kondisi jembatannya sudah aman dan mulai hari ini (kemarin, red) kondisi lalu lintas di jalur tersebut normal kembali,” jelas Agustinus.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD NTT menggelar rapat kerja bersama Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen Sumberdaya Air Kementerian PU RI, Balai Pelaksanaan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PU RI, PUPR NTT, BPBD NTT, PUPR Kabupaten Kupang dan BPBD Kabupaten Kupang.
Rapat kerja dipimpim Ketua Komisi IV, Patrianus Lali Wolo didampingi Wakil Ketua Komisi I, Obed Naitboho, Wakil Ketua II, Benny Candrawinata, Sekretaris, Ana Waha Kolin serta hadir semua anggota Komisi IV.
Rapat tersebut membahas permasalahan yang ditemukan selama pengawasan Komisi IV sejak tanggal 15-18 Januari serta koordinasi dan penanganan infastruktur pascabencana.
Ketua Komisi IV, Patrianus Wolo menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penanganan persoalan pascabencana.
Diharapkan ada langkah konkret, cepat dari semua pihak terkait guna memperbaiki infrastruktur yang rusak. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi yakni meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur strategis. Memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan infrastruktur pascabencana serta mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan dan jembatan. (dek/ays)
