Dana Kelolaan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 189,2 Triliun

  • Bagikan
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Christian Natanael Sianturi menyampaikan hasil dari investasi dana kelola BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024. (FOTO: Dok. BPJamsostek)

KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyampaikan bahwa total dana kelolaan program Jaminan Pensiun (JP) mengalami pertumbuhan hingga Desember 2024.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun menyebutkan, hingga Desember 2024, total dana kelolaan program JP mencapai sebesar Rp 189,2 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 19,1 persen secara year on year (YoY).

Dengan begitu, Oni mengatakan bahwa dana kelolaan program jaminan pensiun di tahun 2025, masih akan ditempatkan secara mayoritas pada Surat Utang Negara (SUN) sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal 50 persen untuk Dana Jaminan Sosial.

Lebih lanjut, ia menerangkan, strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk penempatan investasi tersebut adalah dengan tetap menjaga likuiditas, solvabilitas program, tingkat imbal hasil yang optimal, serta dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur dan efektif.

Sedangkan dalam mengelola portofolio investasi untuk program JP, Oni menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap menerapkan strategi Liability Driven Investing yakni mengutamakan ketersediaan dana dan hasil yang memadai untuk memastikan pemenuhan liabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

“Selain itu, strategi lainnya yang akan kami lakukan yaitu, dengan pengelolaan investasi yang dilakukan secara aktif dan dinamis (Dynamic Asset Allocation), menyesuaikan proporsi alokasi aset investasi seperti saham, reksadana, surat utang, dan deposito sesuai dengan tingkat return yang attractive dan peluang return di masa depan,” kata Oni.

Dengan begitu, ia menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan menyesuaikan alokasi aset ke instrumen yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal namun tetap memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik (good governance). 

Di sisi lain, Oni juga mengatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2025 yakni, meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang bersumber dari risiko geopolitik global, lambatnya penurunan tingkat suku bunga global, dan beberapa faktor lainnya. Ia menilai, hal tersebut dapat memicu pasar modal dan sektor keuangan domestik bergerak volatile.

Meskipun demikian, Oni menegaskan pihaknya tetap berupaya maksimal untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang diperlukan. Adapun untuk total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga Desember 2024 mencapai Rp 786,5 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 15 persen secara year on year (YoY) atau jika bandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh program pensiun wajib yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan Asabri. 

"Terkait ini, BPJS Ketenagakerjaan aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah peserta, termasuk kampanye kesadaran dan kemudahan pendaftaran bagi pekerja formal dan informal," kata Ogi.

Menurutnya, semakin banyaknya pekerja yang terdaftar, kontribusi yang masuk ke dalam program pensiun juga meningkat. Perluasan kepesertaan ini sejalan dengan salah satu sasaran RPJMN 2025-2029, yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang dilakukan oleh program pensiun. 

Di tingkat daerah, apresiasi terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan juga disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT, Christian Natanael Sianturi. Ia menyebut pertumbuhan dana kelolaan sebesar 15 persen YoY sebagai pencapaian yang patut dibanggakan.

"Dengan capaian yang luar biasa ini menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena iuran peserta yang kami terima, sudah dikelola dengan baik, semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia,” kata Christian.

Christian juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pengelolaan dana untuk menghadapi tantangan ekonomi global. "Kami percaya strategi BPJS Ketenagakerjaan membawa institusi ini kearah yang lebih baik demi kesejahteraan pekerja di Indonesia, terlebih lagi di wilayah NTT ini," imbuhnya.

Memasuki 2025, BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan pada kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Namun, dengan strategi investasi yang dinamis dan pengelolaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, lembaga ini optimistis mampu menjaga stabilitas dana JP.

BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan memastikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan dana yang transparan dan profesional, program Jaminan Pensiun diproyeksikan terus menjadi tulang punggung perlindungan sosial di Indonesia. (*/aln)

  • Bagikan

Exit mobile version