KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT, hendaknya menjadi wadah bagi perempuan berpolitik untuk memperkuat jejaring, solidaritas membangun NTT.
Demikian disampaikan Penjabat Gubernur, Andriko Noto Susanto pada Musyawarah Daerah (Musda) ke III KPPI Provinsi NTT, di Hotel Sahid T-More Kupang, Sabtu (1/2).
Sesuai Tema Musda ‘Perempuan, Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan’ diharapkan, KPPI NTT tetap berfokus pada upaya meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya, suara perempuan dapat terwakili dengan baik dalam pembuatan kebijakan publik.
“Musda ini kiranya menjadi ajang mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan KPPI sebelumnya. Mampu menghasilkan pengurus yang handal, tangguh, membawa KPPI NTT lebih maju, mewujudkan kesetaraan gender guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah” jelas Andriko.
Andriko mengharapkan, KPPI NTT sebagai mitra pemerintah daerah, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi daerah seperti masalah TPPO, stunting, kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
“Peran Perempuan di NTT ini luar biasa, terdapat 15 Anggota perempuan DPRD Provinsi NTT dan 2 Pimpinan DPRD Perempuan. Saya berterima kasih atas keputusan-keputusan Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT terkait sejumlah Perda yang telah didesain untuk meningkatkan SDM NTT. Banyak kolaborasi yang telah kita jalin untuk mengatasi sejumlah isu strategis TPPO, stunting, kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem sehingga endingnya adalah bersama kita dapat mewujudkan generasi penerus yang hidup sehat, aktif dan produktif. Saya yakin melalui KPPI NTT ini, politik NTT dapat terus maju,” ungkap Andriko.
Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin menyampaikan, KKPI didirikan sembilan partai politik, sebagai wujud kepedulian atas minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative. Sedangkan KPPI NTT telah hadir di NTT sejak tahun 2007.
Dikatakan politik dinamis diibaratkan seperti aliran sungai. Bukan tiran dan bukan ambisi.
“Pada kesempatan ini kita harus menjembatani suara rakyat untuk bersatu dan berdaulat dalam bingkai keadilan dan kesetaraan gender. saya mengajak kita semua bergandengan tangan keterwakilan 30% perempuan. Demikian juga dibidang eksekutif dan yudikatif, kita semua harus punya peran mewujudkannya,”ungkap Kolin.
Kolin menambahkan perlu berbangga. Karena DPRD Periode 2024-2029 terdapat 15 srikandi hebat, dengan dua pimpinan DPRD perempuan dari total 65 anggota DPRD perempuan. Disadari belum terdapat keterwakilan perempuan di sejumlah kabupaten. Dan ini pekerjaan rumah bersama.
“Perempuan harus bersatu membangun kekuatan yang solider. Persaudaraan sejati harus ada disetiap langkah juang. Sebab tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan,” pungkas Kolin.
Hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, Perwakilan Anggota DPRD Provinsi NTT, Perwakilan DPP KPPI, Pengurus DPD KPPI Kabupaten/Kota, Ketua dan anggota Partai Politik se-Provinsi NTT serta Ketua Organisasi Perempuan se- Provinsi NTT. (dek)
