KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Warga Kelurahan Oebufu mengeluhkan mahalnya biaya pemakaman, sehingga menyulitkan masyarakat jika ada anggota keluarga yang neninggal. Selain itu, warga juga meminta agar ada kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah.
Keluhan ini disampaikan warga RT 19 dan RT 20/RW 04, Kelurahan Oebufu saat pelaksanaan reses di dua wilayah RT tersebut. Saat itu, warga juga meminta agar bisa dipasang lampu penerangan jalan umum (LPJU) sehingga dapat membantu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari.
Berbagai keluhan ini disampaikan masyarakat saat reses anggota DPRD Kota Kupang, Tellendmark J. Daud di wilayah tersebut, Sabtu (8/2). Salah satu warga RT 20, Welem Nifu meminta agar ada perhatian khususnya untuk pembangunan jalan. Sebab, ada jalan seluas 100 meter yang hingga kini belum tersentuh perbaikan sama sekali. Akibat kondisi jalan tersebut, maka warga setempat terpaksa secara swadaya membangun jalan tersebut secara mandiri.
Sementara Anton Tualaka meminta agar pemerintah bisa memasang LPJU. Karena, saat ini banyak warga yang kesulitan ketika melintasi jalan tersebut terutama di malam hari.
"Tellend Daud selalu menjadi kebanggaan kami dan semua aspirasi kami selalu dijawab. Kami sampaikan terima kasih, atas semua perhatian yang diberikan kepada masyatakat Kelurahan Oebufu," jelasnya.
Dia juga meminta agar ada bantuan iuran BPJS Kesehatan. Karana banyak masyarakat tidak mampu yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan ketiadaan membayar tagihan iuran BPJS Kesehatan.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Tellendmark J. Daud mengatakan, tentang jalan, tentunya masa persidangan sudah selesai. Sehingga, akan dilihat peluang yang ada dan jika dimungkinkan maka akan didorong untuk dianggarkan di sidang anggaran perubahan.
"Kalau memang tidak bisa, maka akan didorong pada anggaran murni di tahun 2026 nanti. Tentang bantuan untuk usaha bagi masyarakat, tentunya akan dikomunikasikan dengan anggota Fraksi Golkar yang ada di Komisi II DPRD Kota Kupang, untuk membantu mengakses bantuan bagi usaha kecil dan menengah," ungkapnya.
Tentang LPJU, kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang ini, untuk pengadaan tiang lampu, setiap tahunnya sudah dianggarkan dan ada jumlahnya. Tentunya, hal ini akan dikomunikasikan dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang.
Sementara untuk BPJS Kesehatan, kata dia, pemerintah sudah menganggarkan biaya sebesar Rp 19 miliar untuk itu. Ini juga untuk menuju Kota Kupang Universal Health Coverage (UHC). Sehingga, ketika masyarakat berobat di rumah sakit, cukup hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP) saja.
"Masyarakat silakan mengurus berbagai persyaratan, yaitu hanya membawa KTP dan kartu keluarga saja dan untuk mengurus BPJS Kesehatan gratis, atau iurannya akan dibayar oleh pemerintah, " jelasnya.
Dia mengatakan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat bisa dijawab secara sekaligus, karena menggunakan skala prioritas, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan fisik.
"Jangan sampai saya mengiyakan semua masukan dan usulan, serta permintaan, namun tidak dijawab karena terkendala aturan dan regulasi, sehingga semua tidak bisa dijanjikan, tetapi minimal semua akan dipenuhi secara bertahap," pungkasnya. (thi/gat/dek)
