KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Guna mewujudkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTT maka digelar pembubuhan tanda tangan. Kegiatan pembunuhan tanda tangan ini dipelopori Kepala Kanwil Kemenag NTT, Reginaldus Serang dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN lingkup Kanwil Kemenag NTT, Selasa (11/2).
Sebelum melakukan penandatangan bersama pada space khusus yang disediakan, seluruh ASN lingkup Kanwil Kemenag NTT mengucapkan komitmen bersama pembangunan ZI.
Kepala Kanwil Kemenag NTT, Reginaldus mengatakan bahwa zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. Sedangkan integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari.
Dikatakan Kepala Kanwil Kemenag NTT, pembangunan Zona Integritas melalui dua tahap yakni pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 90 Tahun 2021 bahwa Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
“Kita sudah punya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Lembaga Keagamaan di lobi kantor. Mari kita berikan pelayanan prima dengan memaksimalkan layanan melalui aplikasi digital Flobamorata dari sana kita bisa nilai kualitas layanan kita yang terkonek antara Front Office dan Back Office dalam wujud pelayanan prima kita,” jelasnya.
Dijelaskan bahwa para staf di PTSP selalu meminta tamu yang datang untuk melakukan scan barcode indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah disiapkan di PTSP.
"Jadi, dari sana kita akan tahu tingkat kepuasan layanan kita pada umat beragama yang datang meminta layanan kita lewat aplikasi itu,” ungkapnya.
Sedangkan komponen hasil tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik yang prima. (r1/gat/dek)
