Wagub NTT Johni Asadoma, Sidak Pengelolaan Aset Pemprov di TMII

  • Bagikan
IST SIDAK. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma ketika sidak aset-aset milik Pemprov NTT yang berada di TMII Jakarta, Jumat (21/2).

Berkantor Hari Pertama, Gelar Rapat Perdana dengan Pimpinan OPD

JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Johni Asadoma langsung tancap gas usai dilantik sebagai Wakil Gubernur NTT oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Jumat (21/2).

Kunjungan bertujuan untuk memantau kondisi serta mengevaluasi kemajuan pengelolaan aset daerah yang dikelola oleh jajaran Pemprov NTT.

Dalam sidak tersebut, Johni menerima paparan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Kosmas D Lena dan jajaran mengenai kondisi serta pemanfaatan aset-aset yang ada.

Di TMII, NTT memiliki enam rumah adat serta gedung anjungan NTT yang digunakan untuk berbagai kegiatan komersial dan budaya. Gedung tersebut mampu menampung sekitar 200 orang dan memiliki tujuh kamar yang dapat disewakan dengan tarif Rp 250 ribu per malam.

Berbagai kegiatan budaya juga rutin digelar di anjungan NTT seperti event yang diselenggarakan oleh komunitas Caci Manggarai, Pemerintah Kabupaten Ngada serta komunitas dari Ende dan daerah lainnya. Salah satu program unggulan yang menarik perhatian pengunjung adalah “Sasando Goes to School,” yang bertujuan untuk memperkenalkan alat musik khas NTT kepada generasi muda.

Setelah melakukan tinjauan, Johni memberikan arahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat perdana terkait peningkatan kinerja dalam pengelolaan aset.

Mantan Kapolda NTT ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengembangan aset agar lebih efisien dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kita harus memastikan bahwa aset-aset ini dikelola dengan baik. Baik dari segi pemeliharaan maupun pemanfaatannya. Jangan sampai ada aset yang terbengkalai. Jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi sumber pendapatan sekaligus sarana promosi budaya NTT di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam rapat, Johni menekankan beberapa hal strategis dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Melki Laka Lena untuk periode 2025-2030.

Dalam arahannya, Johni mengingatkan seluruh jajaran untuk segera menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan baru. Ia menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki karakter dan pendekatan berbeda, sehingga membanding-bandingkan pemimpin lama dan baru bukanlah hal yang produktif.

"Mikul dhuwur mendem jero, junjung tinggi pemimpin baru dan hormati pemimpin sebelumnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja dengan baik untuk membangun NTT," ujar Johni.

Mantan atlet tinju itu juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi NTT seperti tingginya angka stunting, kemiskinan, hingga kasus perdagangan manusia (human trafficking). Untuk itu pada kepemimpinan Melki-Johni membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kerja tulus dan inovatif agar NTT bisa keluar dari stigma keterbelakangan.

"Kita tidak bisa maju dengan kerja yang biasa-biasa saja. Harus ada terobosan dan semangat baru untuk membangun NTT lebih baik," tegasnya.

Dalam bidang aset daerah, Johni meminta agar Badan Aset memiliki data akurat mengenai seluruh aset milik Pemprov NTT. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan tanah dan bangunan yang menganggur melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar tidak terbengkalai.

"Kendaraan dinas yang sudah lebih dari 10 tahun dan dibiarkan rusak harus segera dilelang. Begitu juga dengan aset lain, harus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov NTT agar penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran.

Johni meminta setiap OPD menyusun roadmap hilirisasi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, ia menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang bersih dan transparan serta mendorong digitalisasi layanan publik untuk menghindari pungutan liar.

"Utamakan pelayanan, bukan pungutan. Jangan ada jual beli urusan. Digitalisasi harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” tegasnya.

Untuk meningkatkan disiplin kerja, Johni menginstruksikan agar apel pagi digelar setiap Senin di kantor gubernur serta apel harian di masing-masing OPD. Upacara peringatan hari besar nasional juga diwajibkan setiap tanggal 17.

"Kunci kemajuan ada pada loyalitas, kerja keras, disiplin, keteladanan, kepedulian, empati, komunikasi, kreativitas dan inovasi. Semua jajaran harus menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (cr6/ays/dek)

  • Bagikan