KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Berparindo Nusa Tenggara Timur menggelar musyawarah daerah (Musda) ke-V, di Hotel Kristal Kupang, Sabtu (22/2).
Musda diawali dengan seminar yang dibawakan oleh Ketua DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah. Hadir juga kepala OJK NTT, Japarmen Manalu, dan Kepala BPBD Provinsi NTT, Kornelis Wadu, yang mewakili Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam Musda ini, Robert Fanggidae terpilih kembali memimpin Perbarindo NTT.
Ketua DPP Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan Musda adalah amanat organisasi. Dia menyampaikan terima kasih atas kepengurusan sebelumnya, dibawa kepemimpinan Robert Fanggidae.
Tugas dari Musda adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus dan memilih ketua atau pengurus baru. Kemudian, pelaksanaan program kerja yang sejalan dengan program kerja DPP.
"Tantangan Industri yang sekarang menjadi konsen adalah merespon PJOK 1 didalamnya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai," kata dia.
Dia mengatakan, pembangunan kompetensi juga tidak hanya pada level direksi. DPP Perbarindo telah melakukan upaya menanggapi PJOK itu. Dia menyebut BPR sampai saat ini tidak dimiliki oleh orang asing dan menimbulkan dampak sistematik.
Kemudian, pelayanan dari BPR rata-rata diberikan ke UMKM dengan pinjaman skala Rp 38 juta. Rata-rata menabung adalah Rp 3,2 juta. Dia menegaskan, kehadiran BPR adalah ingin yang paling dekat dengan masyarakat.
"BPR didirikan adalah dengan trigger pakto 88. Di mana ada deregulasi berarti ada kemudahan. BPR modalnya hanya Rp 50 juta. Bank umum modalnya Rp 10 miliar," kata Tedy.
Keberadaan BPR juga, lanjutnya, di era negara membutuhkan uang. Situasi ini menjadi tantangan. Ditengah situasi yang ada, tujuan pendirian BPR harus sejalan dengan pelayanan berlandaskan visi misi.
"Tantangan lainnya adalah modal inti. BPR di NTT, justru sudah memenuhi modal inti. Berbeda dengan skala nasional yang masih ada lebih dari dua ratus BPR yang belum memenuhi modal inti sebesar Rp 6 miliar, " jelasnya.
Kepala OJK NTT Japarmen Manalu mengatakan, semua sektor akan mengalami perubahan lewat teknologi. Dia mengajak BPR di NTT agar tidak segan berkonsultasi atau meminta data terkait yang bisa dibantu oleh OJK.
Japarmen mengaku, selama menjadi pengawas BPR, sebelum bertugas di OJK, hanya ada satu BPR di Indonesia yang tutup. 28 tahun dia mengawasi lebih dari 100 BPR.
"Tabun ini aya akan turun langsung bertemu, berdialog. Apa yang menjadi kendala supaya solusi, supaya cepat. Bukan memeriksa," kata dia.
Dia menyampaikan tahun 2023, total aset BPR di NTT ada Rp 832 miliar. Sementara di tahun 2024 aset Rp 867 miliar. Sehingga ada pertumbuhan 4,1 persen. Meski jumlah itu tidak begitu tinggi namun bisa diharapkan.
Pertumbuhan lainnya adalah DPK yaitu dari Rp 651 miliar menjadi Rp 664 miliar atau bertumbuh 2,11. Sedangkan kredit, bertumbuh 6,93 persen di atas pertumbuhan nasional yaitu dari Rp 747 miliar menjadi Rp 873 miliar.
"Kita jangan terlalu euforia dengan itu. Kami coba lihat laporan-laporan, secara singkat, salah satu dialami itu adalah mungkin penyaluran kredit belum kita harapkan karena kondisi lagi sulit. Sehingga ada BPR yang terpaksa menurunkan suku bunga karena kredit tidak bisa dijual," ujarnya.
Ketua Panitia Ronald Richard Fanggidae
menyampaikan terima kasih atas kehadiran para direksi dan komisaris dari berbagai BPR. Terdapat 11 anggota BPR yang memiliki hak suara. Dengan begitu, kehadiran itu bisa memenuhi kuorum pelaksanaan Musda.
Dia mengatakan, dalam Musda ke - V ini telah dilaksanakan Seminar dengan tema " Strategi BPR dalam menghadapi tantangan perubahan". Tema itu sengaja dibahas menyesuaikan dengan aturan terbaru.
Rangkaian Musda ini akan diakhiri dengan pemilihan dan pelantikan pengurus DPD Perbarindo NTT. Saat ini hanya ada seorang calon yakni Robert Fanggidae, Direktur BPR TLM.
Ketua DPD Perbarindo NTT Robert Fanggidae mengatakan, perkembangan data aset BPR di NTT belum tersedia. Hanya ada data perkreditan dan pihak ketiga.
Dia mengatakan, pangsa pasar, kredit dan dana pihak ketiga terus menurun dibawa 2 persen. Namun, kabar baiknya bahwa BPR di NTT dalam kondisi sehat dari sisi modal sudah di atas Rp 6 miliar. Begitu juga dengan NPL sudah berada di angka 7,5 persen.
"Mungkin kita kurang tantangan di SDM. Tentu tiap BPR punya kreasi masing-masing. Tantangan mirip-mirip," kata Robert.
Direktur BPR TLM itu mengatakan, pengembangan SDM juga harus melihat pada kondisi NTT. Apalagi pertumbuhan pembangunan di NTT juga menurun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Hal itu menjadi tantangan bagi BPR, dalam memberi sentuhan ke SDM. Dengan begitu maka pangsa pasar akan meningkat. Dia bersyukur karena DPP Perbarindo sudah kerja sama dengan LPS melakukan pelatihan SDM.
Apalagi NTT dengan topografi seperti ini akan sangat kesulitan ketika pelatihan harus digelar di luar daerah. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Adanya kolaborasi itu bisa memberi intervensi pelatihan hingga ke lokal.
"Ekonomi NTT ini konsumtif. Disediakan oleh belanja pemerintah, ketergantungan penganggaran. Home industri masih 30 persen tetapi petani banyak," kata Robert.
Sisi lain, tantangan pada SDM juga tidak lepas dari pengaruh budaya lokal. Kesadaran untuk meningkatkan kualitas SDM justru sangat kurang. Seseorang memilih mengeluarkan biaya besar di budaya dibandingkan menyekolahkan anaknya.
"Budaya kita belum berubah walaupun teknologi berubah. Akhirnya Gen Z tidak punya nilai juang karena semua sudah serba ada," pungkasnya. (thi/dek)
