JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membeberkan soal strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil menyampaikan saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kira-kira Rp 23.000 triliun, sedangkan belanja APBN sekitar 3.600 triliun. Melihat hal itu, Sua menyebut pemerintah perlu memilih belanja krusial.
"Maka kita perlu memilih, kalau kita lihat belanja APBN itu kira-kira 15 persen dari total produk domestik bruto kita. Maka kita perlu benar-benar memilih 15 persen belanja yang sangat-sangat krusial, 15 persen Rp 3.600 triliun itu untuk bisa menciptakan produk domestik bruto Indonesia yang 85 persen lainnya," kata Suahasil dalam Economic Outlook 2025 di The West In Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).
"Nah tentu untuk tugas yang seperti ini, maka peran dari APBN itu haruslah suportif dan APBN akan terus suportif kepada perekonomian menciptakan produk domestik bruto yang lebih besar," sambungnya.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa APBN harus terus fleksibel, menerapkan tata kelola yang baik dan transparan terlebih saat ini sedang masuk dalam era ketidakpastian global.
Itu sebabnya, kata Suahasil, pada tahun anggaran 2025 ini pemerintah mulai memastikan APBN-nya itu efisien. Terlebih belanja yang sebesar 15 persen bisa mendukung 85 persen ekonomi lainnya.
"Apa itu anggaran yang lebih efisien? Anggaran yang lebih efisien, adalah anggaran yang betul-betul digunakan, betul-betul dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang prioritas dan perlu. Ada gak yang bisa kita efisienkan? Ternyata ada. Dan inilah yang kita lakukan sekarang," ujarnya.
Ia merinci, efisiensi anggaran yang dilakukan mulai dari meminimalkan inefisiensi perjalanan dinas yang sedemikian besar. Kemudian, mereview ulang soal kebutuhan anggaran ATK yang sedemikian besar.
"Apakah masih memerlukan anggaran untuk seminar, honorarium, kalau memang diperlukan ya kita alokasikan. Ini bukan berarti bahwa anggaran itu dihapus begitu saja, tetapi dilakukan review ulang untuk benar-benar mengidentifikasi mana yang diperlukan," tutupnya. (jpc/thi/dek)
