JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Presiden Prabowo Subianto dinilai konsisten membangun narasi antikorupsi ke tengah-tengah masyarakat. Konsistensi itu dibangun Prabowo sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinannya sebagai kepala negara.
Dosen Komunikasi UIN Bandung, Ridwan Sutandi menyebut, dalam berbagai pidato kenegaraan, Prabowo selalu menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen untuk memberantas korupsi.
Hal itu sempat disampaikan Prabowo
dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun.
Narasi ini kemudian diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (2/3).
Ia menilai, konsistensi itu telah berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, langkah-langkah awal yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi berfungsi sebagai simbol politik yang kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo.
Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi pesan yang jelas kepada publik dan elit politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif.
Menurutnya, sikap ini dipertegas dengan pernyataan Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, di mana menyatakan, tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.
"Pendekatan komunikasi yang tegas ini telah menimbulkan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi," ujar Ridwan.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukkan penurunan sebesar 15 persen pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ridwan.
Ia menilai, Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan antikorupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Strategi komunikasi itu ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Ia pun menekankan, keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII).
Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum.
Dalam kasus dugaan megakorupsi perkara PT Timah, Harvey Moeis yang merugikan keuangan negara Rp 271 triliun, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.
"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20 persen pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," papar Ridwan.
Sementara, berdasarkan data statistik dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," tegas Ridwan.
Secara personal dan institusional, Presiden Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Strategi manajemen citra ini tidak hanya diterapkan pada dirinya, tetapi juga pada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.
Prabowo memperkenalkan pakta integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga, yang berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Selain itu, Prabowo juga menerapkan sistem evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai komponen penilaian.
Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68 persen responden mempercayai keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.
"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini," pungkasnya. (jpc/thi/dek)
