KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi NTT komit menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.
Dengan adanya program ini, dapat memastikan bahwa anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapat asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang yang optimal.
“Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah,” kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam pidato pertamanya di aula utama gedung DPRD NTT, Senin (3/3).
Melki mengatakan, lebih dari itu, program MBG akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Sehingga bahan pangan yang digunakan berasal dari produk-produk unggulan NTT. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga petani, peternak dan pelaku usaha kecil menciptakan pergerakan ekonomi sirkuler yang berkelanjutan.
“Program ini bukan hanya tentang makanan di piring. Tetapi tentang harapan, kesehatan dan masa depan NTT. Oleh karena itu, mari kita dukung dan kawal bersama, karena masa depan NTT dan Indonesia ada di tangan anak-anak yang kita persiapkan hari ini,” ungkap Melki.
Anggota Komisi III DPRD NTT yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Yohanes Rumat kepada wartawan di gedung DPRD NTT, Selasa (4/3) menegaskan, apa yang disampaikan Gubernur NTT dalam pidato pertamanya terkait MBG sangat baik.
“Kita disandera dengan makanan bergizi gratis (MBG). Kalau MBG diperuntukkan bagi semua sekolah, maka menjadi beban APBD NTT dan cukup menggangu fiskal kita. Menambah beban yang ditanggung APBN maupun APBD. Sehingga membutuhkan skema perencanaan yang bagus,” ujarnya.
Ia merasa khawatir jika program tersebut tidak dapat berjalan baik dan berakhir di pertengahan jalan.
“Manajemen keuangan dari waktu ke waktu harus ada perubahan. Bayangkan jika dibuka tempat khusus untuk pengelolaan makanan bergizi, berapa uang yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.
Yohanes menyarankan, pengelolaan keuangan sebaiknya diberikan langsung kepada orang tua murid. Itu cukup membantu pemerintah dan membantu efisiensi anggaran.
Format ini yang dipakai sebagai evaluasi penerima manfaat MBG pengelola maupun pemerintah.
Dikatakan, DPRD NTT perlu mencari solusi, pola mana yang benar bagi penerima manfaat MBG. Mengevaluasi dan mencari tahu format mana yang tepat untuk menguntungkan penerima manfaat MBG, pengelolaan dan pemerintah.
Sementara, anggota Komisi III DPRD NTT, Refafi Gah menambahkan, program MGB sebaiknya dikaji ulang agar tepat sasaran.
Pengelolaan MBG sebaiknya langsung kepada orang tua murid, sehingga tidak ada berbagai pengeluhan. Karena yang disiapkan tentu tepat sasaran sesuai selera anak.
“Jika tidak, bagaimana orang yang mempersiapkan misalnya dari jam dua belas malam dalam jumlah banyak, tentu ada kekurangan. Bisa saja nasinya mentah, dagingnya mentah atau apalah. Tetapi yang pasti ada kekurangan,’’ ungkap Refafi.
Menurut Refafi, sebenarnya program MBG sangat bagus, tetapi tidak melalui kajian. Korbannya pada anak-anak penerima manfaat. (dek/ays)
