KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan, platform “MeJa Rakyat” (Melki-Johni Melayani Rakyat) merupakan bentuk fokus Melki-Johni pada transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada profesionalisme dan pelayanan publik yang responsif.
“Melalui MeJa Rakyat, sebuah platform yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Platform ini akan menjadi forum diskusi online maupun offline, selain secara fisik dan virtual ini akan terus kami pantau dan kami pastikan akan direspon dalam waktu cepat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” jelas Gubernur NTT, Melki Laka Lena didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma saat me-launching Platform MeJa Rakyat atau “Melki-Johny Melayani Rakyat” dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT yang masing-masing terletak di lantai G dan lantai 2 kantor gubernur NTT, Jumat (14/3).
Sementara, peluncuran Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT” merupakan wujud optimalisasi pilar ke-tujuh (pilar kolaborasi bersama) visi dan misi gubernur dan wakil gubernur [eriode 2025-2030 yang diturunkan dalam program Prioritas Dasa Cita nomor kesepuluh untuk membangun NTT melalui kemitraan dengan sektor swasta, LSM dan komunitas diaspora guna menciptakan solusi inovatif dan potensi daerah bagi pembangunan daerah.
“Kami membentuk Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT sebagai pusat pertukaran gagasan, pengembangan jejaring dan koordinasi program-program strategis dari pihak non-pemerintah dalam pembangunan daerah. Kami yakin, melalui sekretariat ini, setiap aktor pembangunan dapat berperan aktif untuk kemajuan NTT,” ujarnya.
Melki optimis, melalui inovasi ini transformasi pemerintahan akan tercipta lebih modern, adaptif dan berorientasi pada kepentingan rakyat tentu dapat terwujud.
"Ini akan memperkuat tata kelola daerah yang lebih baik dalam lima tahun ke depan, seiring dengan upaya kita untuk mewujudkan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Frederik CP Koenunu dalam laporannya menyatakan platform MeJa Rakyat dan Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT diluncurkan untuk mendukung Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
“Melalui platform MeJa Rakyat kami membuat dua jenis layanan aduan dan aspirasi yang pertama secara langsung di lantai G kantor gubernur NTT dan kedua, layanan elektronik melalui melalui dua nomor telepon Pemprov NTT, di mana harapannya agar melalui platform ini masyarakat dapat menyampaikan aduan maupun aspirasi yang kemudian diterima seluruh tim kerja untuk ditindaklanjuti dengan baik,” jelasnya.
Peluncuran platform MeJa Rakyat ditandai dengan membuka pintu ruang layanan untuk pendaftaran dan menerima aspirasi rakyat guna mendukung pembangunan NTT lima tahun ke depan.
Usai meninjau ruang layanan MeJa Rakyat, Melki dan Johni membuka dengan resmi Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT. Hal ini ditandai dengan penguntingan pita yang berlangsung di lantai dua kantor gubernur NTT.
Kepada awak media Johni Asadoma menyebutkan, Launching yang dilakukan merupakan implementasi dari program visi misi, tujuh pilar dan Dasa Cita juga dari janji-janji politik. “Ini langkah awal kami untuk mulai menindaklanjuti dan merealisasikan apa yang menjadi visi misi, program dan Dasa Cita dari Melky-Johni sehingga kita membutuhkan kolaborasi, komitmen bersama, tekad dan butuh konsistensi di dalam menjalankan program-program ini,” jelasnya.
Sementara, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus mengatakan bahwa MeJa Rakyat dan Sekretariat Ayo Bangun NTT menjadi kunci dari langkah-langkah strategis pemerintah.
"Sekretariat ini akan digiring ke Jakarta melalui Badan Penghubung NTT, Provinsi Bali dan Papua hingga luar negeri. Sehingga mampu berkolaborasi dengan semua tatanan luar untuk pembangunan NTT,” katanya.
Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menyampaikan apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur atas diluncurkannya kedua layanan tersebut.
“Jadi sebenarnya unit pengaduan ini menjadi tempat masyarakat menyampaikan komplain khususnya di lingkung pemerintah provinsi, sehingga ini membuat tidak ada jarak antara gubernur dan wakil gubernur dengan masyarakat. Harapannya ini dapat didorong agar turut terlaksana hingga ke kabupaten/kota,” ujarnya. (dek/ays)
