Pengelolaan MBG, Diharapkan Manfaatkan Potensi Lokal
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Anggota Komisi I DPRD NTT, David Imanuel Boimau melakukan reses atau kunjungan kerja di Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, tanggal 13-17 Maret di empat desa yakni Kolbano, Sei, Pene Selatan, Oeleu, dan akan dilanjutkan di titik lain sampai tanggal 22 Maret. Kecamatan Kolbano sebagai salah satu daerah pemilihan yang menyumbangkan suara terbanyak bagi David. Reses ini, merupakan perdana bagi David, setelah resmi di lantik menjadi anggota DPRD NTT.
Tujuan reses, mendengar keluhan dan usulan masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, melaksanakan fungsi pengawasan, menjembatani kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat, menunjukkan bahwa anggota DPRD bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dalam reses, masyarakat yang tersebar dalam empat desa di Kecamatan Kolbano menyampaikan mendukungan program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mana anak-anak di Kecamatan Kolbano juga turut menikmati.
Masyarkaat Kolbano mengharapkan hasil pertanian dan peternakan mereka juga turut dimanfaatkan untuk program MBG.
“Mayarakat minta kalau bisa pengelolaan MBG, melibatkan masyarakat lokal. Tidak saja itu, tetapi hasil-hasil pertanian , peternakan seperti sayur, buah-buahan, daging bisa beli langsung dari masyarakat lokal. Sehingga masyarakat tidak perlu berjalan jauh untuk menjual hasil pertanian dan ternak mereka ,” jelas David kepada Timexkupang.fajar.co.id, Selasa, (18/3)
David mengurai aspirasi lain yang disampaikan masyarakat kepadanya berupa usulan bantuan UMKM, bantuan alat dan mesin pertanian, perbaikan infastruktur.
Menurut David, hasil pertanian dan peternakan masyakat lokal cukup apabila dimanfaatkan untuk kebutuhan program MBG, dan itu merupakan potensi yang harus diprioritaskan. Kalau bisa ditingkatkan, sehingga kebutuhan selalu tersedia bila dibutuhkan.
Aspirasi masyakat yang disampaikan, akan dicatat sebagai hasil laporan reses DPRD NTT. melalui Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat tentunya ini menjadi tanggung jawabnya untuk mengkoordinasikan dengan pimpinan dan teman-lain yang terdistribusi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Komisi dan Badan.
Selanjutnya secara lembaga akan membangun sinergi bersama pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti melalui intervensi anggaran.(dek)
