JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID– Seiring dengan pengumuman daftar nama pengurus Danantara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau kembali anjlok. Dalam pembukaan perdagangan Senin (24/3), IHSG melemah ke level 6.242 pada pembukaan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, salah satu pemicu pelemahan IHSG itu dipicu karena adanya upaya mempercepat inbreng saham BUMN ke Danantara.
’’Salah satunya karena ada upaya mempercepat inbreng saham BUMN. Jadi, implikasinya kalau saham BUMN di-inbrengkan ke Danantara maka ini implikasinya kan ke dividen. Dividen yang tadinya dikelola pemerintah menjadi dimasukkan ke Danantara,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, Senin (24/3).
Inbreng dikenal sebagai proses penyetoran saham dalam bentuk selain uang dari satu pihak ke pihak lainnya.
Bhima menyebut, dengan adanya inbreng tersebut, keuntungan yang didapat dari BUMN yang tergabung dalam Danantara bukannya masuk ke penerimaan negara, namun justru dialihkan ke Danantara. Sehingga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari BUMN tersebut akan berkurang ke pemerintah.
Bhima melanjutkan, dalam pekan ini juga ada agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank-bank BUMN. Dengan kondisi yang ada saat ini, Bhima menyebut market akan kembali merespons negatif.
Anjloknya IHSG disebutnya merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan pemerintah yang diambil belakangan. Kritik publik bukannya ditanggapi dengan positif oleh pemerintah, namun justru sebaliknya.
’’Salah satu staf komunikasi dari presiden juga menyepelekan ancaman kepada media, yaitu Tempo. Itu preseden yang jelek sekali. Lalu aksi-aksi yang dilakukan menolak RUU TNI, tapi tetap disahkan. Nah ini menimbulkan gejolak bahwa Indonesia adalah negara yang makin tidak layak untuk dimasuki oleh investasi. Baik investasi portofolio maupun investasi langsung,’’ tutur Bhima.
Sehingga, jika IHSG terus menerus tergerus seperti saat ini, Bhima menyebut, kondisi serupa akan tercermin dari Foreign Direct Investment (FDI), untuk investasi di bidang infrastruktur, energi, perumahan, maupun pertanian.
’’Mereka akan memandang bahwa investor di pasar saham saja, ini khawatir nih soal kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi investor langsung, ya, investasi langsung yang horizonnya tentu lebih panjang,’’ tuturnya.
Ke depan, Bhima menuturkan bahwa perlu ada perbaikan atas kondisi yang terjadi. Dia juga mendorong agar inbreng saham BUMN tersebut bisa ditunda.
Tata kelola Danantara juga menjadi pertanyaan. Sebab, semestinya yang menjadi fokus kondisi ekonomi saat ini adalah pemulihan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal.
Selain itu, Bhima menekankan, militerisme di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pertanian, food estate, makan bergizi gratis, akan menjadi preseden yang kurang baik terutama bagi persaingan usaha yang ada di Indonesia.
’’Jadi, dikhawatirkan dengan pemerintah semakin mendorong masuknya militer ke dalam berbagai pos-pos sektor ekonomi yang harusnya dikerjakan oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan atau distrust dari investor. Jadi akan ada perubahan stance investor, akan melihat Indonesia jadi pasar yang terlalu berisiko,’’ jelasnya. (jpc/thi/dek)
