KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Gubernur NTT, Melki Laka Lena atas nama Presiden RI melantik Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonzalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2025-2030 di aula El Tari Kupang, Senin (24/3).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK, Mindriyati Astiningsih Laka Lena turut melantik Pembina Posyandu dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu.
Melki Laka Lena dalam sambutannya mengatakan dua momen penuh makna ini kiranya menjadi pengingat bahwa persaudaraan dan toleransi adalah pondasi kokoh untuk membangun Flobamorata yang damai dan sejahtera.
“Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak dr Agustinus Taolin dan bapak Drs Aloysius Haleserens atas segala dedikasi, kerja keras dan pengabdian yang tulus selama memimpin Kabupaten Belu. Dan tentunya, saya menyampaikan proficiat dan selamat mengemban amanah kepada bapak Willybrodus Lay dan bapak Vincente Hornai Goncalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2025-2030,” ucapnya.
Ia menekankan, pelantikan bukan sekadar penegasan atas hasil pilkada, tapi momentum penting untuk menyulam kembali persatuan, merawat kepercayaan rakyat dan memulai langkah pelayanan yang tulus.
“Kepercayaan masyarakat Belu yang sudah diberikan ini harus dijawab dengan kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” pesannya.
Dikatakan, sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Belu bukan hanya beranda depan Provinsi NTT, tapi juga garda terdepan Indonesia di kawasan perbatasan. “Di sinilah kita tunjukkan bahwa batas negara bukan penghalang, tapi justru jembatan persahabatan antarbangsa,” ungkapnya.
Dikatakan, letak geografis yang strategis ini harus menjadi pemicu semangat bagi bupati dan wakil bupati yang baru untuk menghadirkan pengabdian yang tulus dan pelayanan yang berakar pada komitmen dan integritas, demi kemajuan masyarakat Kabupaten Belu.
“Saudara berdua diharapkan tidak hanya hadir pemimpin administratif, tapi juga mampu membaca menjawab tantangan dan menyediakan solusi pembangunan Belu yang berkelanjutan sebagai peluang nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan,” pintanya.
“Tugas kita sebagai pemimpin daerah jelas membela kepentingan rakyat dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Maka, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ bukan sekadar ajakan menghemat anggaran. ltu adalah strategi nasional untuk memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Ia menegaskan, dalam situasi fiskal yang terbatas, harus lebih cermat. Tentukan prioritas. Fokus pada program yang berdampak besar. Efisiensi bukan soal memangkas, tapi soal merancang program yang tepat guna, tepat sasaran dan membawa perubahan nyata.
“Arah pembangunan kita harus pro rakyat, berpihak pada pengurangan ketimpangan dan menjunjung kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, kita bisa pastikan setiap kebijakan membawa manfaat langsung dan mendorong Belu untuk melangkah lebih maju, lebih cepat dan lebih adil bagi semua,” pungkasnya. (cr6/ays/dek)
