Temuan BPK Rp 3 M, Bisa Sampai ke APH
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S. K. Lerik Kota Kupang, Wali Kota Kupang, Christian Widodo dan Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, Serena Francis berjanji akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap manajemen di rumah sakit tersebut termasuk mengganti direktris di RS milik Pemerintah Kota Kupang itu.
Hal ini ditegaskan langsung Wali Kota Kupang, Christian Widodo saat diwawancarai di rumah jabatan (Rujab) Wakil Ketua I, DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, Senin (31/3). Wali Kota Kupang, Christian Widodo meminta agar direktris serta jajaran di RSUD S. K. agar Lerik segera menyelesaikan apa yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dikatakan Wali Kot Kupang bahwa temuan BPK RI Provinsi NTT, bahwa penyalahgunaan keuangan di RS milik Pemkota Kota Kupang itu sebesar Rp 3 miliar.
"Jadi, harus segera diselesaikan apa yang menjadi temuan BPK itu, karena ada batas waktunya. Jika tidak, maka bisa sampai ke aparat penegak hukum (APH). Jangan main-main dengan temuan ini," ungkap Wali Kota Kupang.
Saat melakukan sidak, Wali Kota Kupang mengaku bahwa banyak infrastruktur yang harus dibenahi. Seperti, banyak plafon rumah sakit yang roboh dan tidak diperbaiki bahkan sejak Badai Seroja lalu.
"Ada juga plafon yang rusak baru-baru ini, peralatan medis pun banyak yang rusak. Contohnya, alat USG, CT Scan dan lainnya. Alat-alat ini membutuhkan ruangan yang dingin, sehingga alat pendingin ruangan pun harus disediakan," ungkapnya.
Dia juga menyangkan tidak ada security atau penjaga keamanan di rumah sakit tersebut. Padahal, menurutnya, jika datang pasien dalam keadaan darurat maka membutuhkan bantuan dari security untuk membantu memindahkan pasien dari kendaraan ke tempat tidur rumah sakit.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang juga menemukan banyak kasur rumah sakit yang rusak dan perlu diganti. Prinsipnya, banyak hal yang perlu dibenahi di rumah sakit tersebut, demi kenyamanan masyarakat atau pasien yang datang ke rumah sakit milik Pemkot Kupang itu.
Christian Widodo juga mengaku akan melakukan perekrutan atau penambahan tenaga dokter, karena banyak dokter spesialis yang berhenti atau mengundurkan diri.
"Banyak dokter spesialis yang tidak lagi melakukan praktik di rumah sakit S. K. Lerik, bahkan instalasi gawat darurat atau IGD saja kosong saat kami kunjungan," jelasnya.
Harusnya, kata dia, rumah sakit itu banyak pasien karena merupakan rumah sakit milik pemerintah, dibandingkan dengan rumah sakit lain yang menolak pasien karena penuh. Berbanding terbalik dengan RSUD S. K. Lerik yang tidak ada pasien sama sekali.
"Pasti ada yang salah sehingga tidak ada pasien. Sehingga, perlu adanya pembenahan secara menyeluruh. Terkait temuan BPK pun harus segera ditindaklanjuti, kalau tidak maka akan berlanjut ke tanah hukum," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis mengaku, sudah melakukan rapat bersama dengan dokter di rumah sakit S. K. Lerik dan ada banyak sekali keluhan tentang insentif dokter yang tidak sesuai.
"Menindaklanjuti keluhan tersebut, kami akan melakukan rapat nantinya, agar jika dimungkinkan, kemampuan keuangan daerah mencukupi maka akan segera dianggarkan untuk menambah insentif para dokter," jelasnya.
Menurut Serena, kesejahteraan para dokter penting untuk diperhatikan agar mereka pun dapat melayani dengan baik di rumah sakit milik Pemkot Kupang dan masyarakat Kota Kupang dapat terlayani dengan baik, dengan fasilitas penunjang yang mendukung serta tenaga dokter yang memadai.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja mengatakan bahwa DPRD dengan fungsi anggarannya tentunya akan selalu mendukung usulan anggaran dari pemerintah, yang fokusnya pada peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit milik Pemkot Kupang.
"Prinsipnya, rumah sakit itu tempat dimana orang sakit datang dan pulang dalam keadaan sehat. Bukan sebaliknya, orang sakit datang dan pulang dalam keadaan sakit. Sehingga banyak hal perlu dibenahi, mulai dari sarana prasarana hingga tenaga dokter yang melayani," ungkapnya.
Dia meminta agar pemerintah pun serius dalam melakukan pembenahan, manajemen rumah sakit pun harus diganti jika terbukti tidak mampu dan tidak kompeten dalam melaksanakan tugas. (thi/gat/dek)
