KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID– Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengadakan Rapat ALCo (Asset Liabilitiy Committee) secara bulanan dengan melibatkan seluruh jajaran Kemenkeu di wilayah Provinsi NTT.
Untuk bulan Maret 2025, Rapat ALCo ditujukan untuk melihat kinerja APBN di NTT untuk periode
sampai dengan 28 Februari 2025. Di awal tahun 2025 perekonomian global masih terus bergerak dinamis, terutama dipengaruhi peningkatan tensi geopolitik, dan dampak dari kebijakan pada pemerintahan periode kedua presiden USA Donald Trump yang memicu terjadinya fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga serta stagnasi pertumbuhan ekonomi global.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan, bahwa di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia diawal tahun 2025 tetap resilien, dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, antara lain terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) ada di angka 53,6 (ekspansi) dan tingkat inflasi yang terkendali.
Dia menjelaskan, bahwa inflasi nasional pada bulan Februari 2025 tercatat mengalami deflasi 0,09% (yoy).
Inflasi inti sebesar 2.48 persen, kembali tumbuh positif sejak Maret 2024.
"Deflasi Administered Price dipengaruhi oleh dampak temporer program diskon listrik serta Inflasi volatile food yang rendah, dipengaruhi penurunan pada harga pangan akibat mulai masuknya musim panen
di tengah gejolak global, APBN 2025 dioptimalkan sebagai shock absorber, untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan, dan mendukung agenda pembangunan secara optimal," ujarnya.
Sementara kinerja APBN di NTT sampai dengan 28 Februari 2025 dari pagu Rp34,85 triliun, terealisasi sebesar Rp4,49 triliun (12,91% dari pagu), yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp682,48 miliar dan transfer ke daerah mencapai
Rp3,81 triliun.
Catur Widodo merincikan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sebesar Rp682,48 miliar atau 7,32 persen dari alokasi pagu sebesar Rp9,32 triliun, dengan rincian belanja pegawai mencatat realiasi sebesar Rp507,99 miliar atau 13,37 persen dari alokasi pagu sebesar Rp3,79 triliun.
Realisasi belanja barang sebesar Rp158,92 miliar atau 4,55% dari pagu sebesar Rp3,49 triliun, dan belanja modal mencatat realisasi sebesar Rp15,58 miliar atau 0,78% dari pagu sebesar Rp1,99 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai 28 Februari tahun 2025 mencapai Rp3,81 triliun atau 14,95% dari alokasi pagu sebesar Rp25,53 triliun, yang terdiri dari realisasi Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp2,92 triliun atau 18,48% dari pagu sebesar Rp15,84 triliun.
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp7,78 miliar atau 3,76% dari pagu sebesar Rp206,84 miliar. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp804,31 miliar atau 17,30% dari pagu sebesar Rp4,64 triliun. Insentif Fiskal dengan realisasi sebesar Rp3,83 miliar atau 1,60% dari pagu sebesar Rp239,31 miliar.
Catur menjelaskan, bahwa terdapat 17 pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan insentif fiskal di awal tahun 2025 atas kinerja tahun sebelumnya. (thi/dek)
