JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID–Kementerian Pekerjaan Umum melakukan peninjauan lokasi usul pembangunan Sekolah Rakyat di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto, serta Gedung Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kampus Gedangan di Kabupaten Sidoarjo.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dan prasarana untuk pengembangan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dody menerangkan, pengembangan program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.
“Untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi berbagai syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, fasilitas olahraga dan lain-lain,” ujar Dody.
Menteri Dody minta dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait. Program Sekolah Rakyat ini harus didorong dan didukung seluruh pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah.
"Karena butuh waktu untuk mempersiapkan Sekolah Rakyat ini, maka kita harus bekerja sama dan gotong royong untuk mendorong Sekolah Rakyat ini dapat selesai sesuai target Presiden Prabowo,” pesan Dody.
Mengenai Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto, masuk dalam Program Pengembangan Sekolah Rakyat yang akan dilakukan renovasi Pemkab Mojokerto. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan anggaran untuk merenovasi gedung diklat tersebut menjadi gedung Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk siswa-siswi SMP.
“Untuk pengembangan Sekolah Rakyat, Pemkab Mojokerto akan merenovasi 2 ruang kelas dengan total siswa sebanyak 50 orang pada tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih Kementerian PU yang telah melakukan analisis dan survei terkait kelayakan infrastruktur sekolah,” jelas Teguh.
Sementara itu, untuk Gedung UNESA kampus Gedangan, Sidoarjo akan dilakukan pembangunan ulang oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, Ditjen Prasarana Strategis. Sebelumnya, UNESA juga telah mempersiapkan fasilitas pendidikan di kampus Lidah Wetan untuk menjadi Sekolah Rakyat tingkat SMA.
Dalam kunjungan ini, Menteri Dody juga didampingi oleh Kepala BPPW Jawa Timur Airyn Saputri. Airyn menegaskan, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur guna mendukung kelancaran pengembangan Sekolah Rakyat.
“Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, maupun Dinas Sosial terkait mapping dan pendataan pengembangan Sekolah Rakyat ini. Kementerian PU juga akan terus memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran akan tersedia dengan layak di setiap Sekolah Rakyat,” jelas Airyn.
Program Pengembangan Sekolah Rakyat ini diumumkan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret. Pada tahun ini akan dibangun sekitar 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA dengan target seribu siswa per sekolah.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebut akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan UNESA, telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini. (jpc/thi/dek)
