Pembangunan Geotermal Dipending

  • Bagikan
ALEX SEKO/TIMEX BERI KETERANGAN. Gubernur NTT, Melki Laka Lena didampingi Uskup Agung Ende, Mgr Paulus Budi Kleden, SVD memberikan keterangan pers soal geotermal di istana Keuskupan Agung Ende di Ndona, Jumat (4/4).

ENDE, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Polemik terkait pembangunan geotermal energi baru dan terbarukan di pulau Flores mendapat jawaban dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Menurutnya,  Pemerintah Provinsi NTT akan menghentikan pembangunan geotermal atau dipending dulu proses pembangunan energi baru dan terbarukan tersebut.

Hal ini disampaikan Melki Laka Lena usai melakukan audiensi dengan Uskup Agung Ende, Mgr Paulus Budi Kleden, SVD di istana Keuskupan Agung Ende di Ndona, Jumat (4/4).

Seperti yang disaksikan kurang lebih satu jam, Gubernur NTT dan Uskup Agung Ende melakukan diskusi terkait persoalan pembangunan di NTT umumnya dan Kabupaten Ende pada khususnya termasuk persoalan geotermal oleh para uskup se-Nusra (Keuskupan Denpasar, Labuhan Bajo, Ruteng, Ende, Maumere hingga Larantuka) yang  menolak secara tegas keberadaan geotermal.

Diskusi antara dua tokoh tersebut dilakukan secara tertutup tanpa dihadiri oleh pejabat pemerintah lainnya termasuk dari pimpinan gereja.

"Kami diskusikan banyak hal terkait pembangunan di NTT khususnya di Kabupaten Ende termasuk terkait dengan geotermal," kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena usai bertemu Uskup Agung Ende, Mgr Paulus Budi Kleden, SVD kepada sejumlah media.

Dia menyatakan, telah mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Uskup Budi sebagai bagian dari aspirasi gereja Katolik agar pembangunan di Ende bisa berjalan baik dalam kebersamaan.

Berkaitan dengan geotermal sebagai energi baru dan terbarukan kata Melki, pasti ada banyak kekurangan. Menurut dia, dari awal dimulainya pembangunan sudah didesain dengan baik.

"Dalam perjalanan tentu dirasakan oleh warga lokal yang kemudian disuarakan oleh warga lokal yang berada di wilayah panas bumi," jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, apa yang menjadi aspirasi warga disampaikan oleh uskup kepada pemerintah. Dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, uskup telah banyak memberikan masukan.

"Kami pastikan seluruh yang terkait dengan proses ini, kami akan panggil stakeholder terkait guna menyesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Pihaknya akan segera memanggil para pihak seperti yang melakukan pemboran, pelaksana/PLN untuk  segera merespon apa yang menjadi masukan dari  para uskup se-Nusra.

"Semua masukan ini  untuk  dijadikan perbaikan, seluruh kerusakan akibat yang ditimbulkan. Yang sudah ada kita perbaiki, yang akan dibangun kita pending dulu, jangan ada dulu. Kita duduk dan memanggil para pihak," jelas Melki.

Perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang kata dia, juga merupakan harapan dari gereja melalui para uskup. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat pihak Kementerian ESDM melalui Dirjen akan datang untuk melakukan diskusi lebih lanjut.

Melki mengatakan, pihak gereja dan pemerintah tetap solid dalam upaya kerja sama membangun daerah. Hal ini terkait penolakan uskup se-Nusra mengenai keberadaan geotermal.

"Kami tetap solid dalam membangun daerah ini dan harapan kami tentunya keterlibatan gereja terus terjadi disemua bidang, entah pertanian, peternakan dan lain-lain," ucapnya.

Sementara itu, Uskup Agung Ende, Mgr Paulus Budi Kleden, SVD mengatakan, gereja Katolik yang diwakili oleh para uskup regio Nusa Tenggara telah mengeluarkan sikap tegas menolak pembangunan geotermal.

"Sikap gereja jelas dari para uskup Nusa Tenggara mulai dari Denpasar,  Labuhan Bajo, Ruteng, Ende, Maumere maupun Larantuka menolak keberadaan geotermal," sebut Mgr Paulus.

Sikap ini katanya, berdasarkan aspirasi masyarakat lokal yang disampaikan dan aspirasi tersebut disampaikan oleh pimpinan tertinggi  gereja lokal se-Nusra. (kr4/ays/dek)

  • Bagikan