JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini terdapat 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar pada 38 provinsi.
Setiap SPPG itu akan menerima uang sebesar Rp 8-10 miliar setiap tahun. Artinya, untuk membiayai 1.009 SPPG itu, butuh dana Rp 8-10 triliun per tahun.
"Satuan pelayanan tiap tahun akan menerima uang Rp 8-10 miliar. 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, 95 persen bahan baku itu bersumber dari produk pertanian," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (8/4).
Dadan menuturkan, saat ini pihaknya telah mampu menyalurkan 3 juta penerima manfaat pada anak-anak di 38 provinsi.
Menurut dia, hal itu dilakukan secara bertahap sejak Januari 2025, dengan menyalurkan 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, dan Februari mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
"Ini bulan Maret sampai menjelang Lebaran kemarin sudah di 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dengan 3 juta penerima manfaat," ucap Dadan.
Dadan menegaskan, MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo selalu mengingatkan untuk memenuhi gizi SDM Indonesia, yang akan produktif pada masa Indonesia Emas 2045.
"Pak Presiden selalu menyampaikan, ini adalah langkah strategic bangsa Indonesia dan merupakan investasi SDM, terhadap SDM masa depan Indonesia, dan kenapa demikian? Indonesia masih tumbuh 6 orang permenit, 3 juta pertahun, dan akan masih tumbuh mencapai 324 di tahun 2045," papar Dadan.
Ia menyebut, Presiden Prabowo sangat gelisah dengan pertumbuhan gizi anak-anak Indonesia.
Karena mereka terlahir dari mayoritas masyarakat rentan miskin dan miskin. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengeyam pendidikan selama sembilan tahun.
"Jadi kenapa bapak presiden sangat gelisah, karena anak-anak Indonesia lahir dengan rata-rata pendidikan 9 tahun, dan juga dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 1 juta. Jadi itulah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia, terhadap masa depan SDM Indonesia," pungkasnya. (jpc/thi/dek)
