Pneumonia dan Diare Pembunuh yang Terlupakan

  • Bagikan
FENTI ANIN/TIMEX WORKSHOP. Pemprov NTT melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, bekerja sama dengan Unicef dan menggelar kegiatan pertemuan koordinasi dan konsultasi teknis draf RAD-PPD Provinsi NTT bertempat di Hotel On The Rock Kupang, Jumat (11/4).

Perlu Ada Regulasi dan Intervensi Anggaran

KUPANG, TIMEXKUAPNG,FAJAR.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT bekerja sama dengan Unicef menggelar kegiatan pertemuan koordinasi dan konsultasi teknis draf rencana daerah pneumonia dan diare (RAD-PPD) Provinsi NTT. Kegiatan ini berlangsung di Hotel On The Rock Kupang, Jumat (11/4).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Iin Adriyani, M.Kes. drg. Iin Adriyani meneyatakan komitmen dari Dinas Kesehatan dalam mengatasi pneumonia dan diare yang merupakan penyebab pertama dan kedua kematian pada anak-anak balita, baik secara global, nasional maupun regional termasuk di NTT.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengapresiasi upaya Unicef yang secara terus menerus mendukung Pemprov dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan pada anak-anak.

Dikatakan bahwa dua penyakit ini (pnemonia dan diare) selain menjadi penyebab kematian pada anak balita juga dapat mempengaruhi kasus stunting. Sehingga, jelasnya, dalam mempercepat penurunan stunting, menurunkan prevalensi pnemonia dan diare juga menjadi salah satu intervensi yang perlu segera dilakukan.

Pneumonia dan diare disebut juga sebagai "Forgotten Killers" atau pembunuh yang terlupakan. Ini dikarenakan belum optimalnya seluruh pihak secara bersama mengatasi kedua masalah penyakit ini.

Health Spesialis Unicef NTT dan NTB, dr. Vama Taolin, MPH juga menyampaikan perlunya peran serta para pihak dalam mengatasi pneumonia dan diare yang merupakan penyebab kematian pertama dan kedua pada balita.

Dikatakan dr. Vama, Unicef bersama WHO pada tahun 2023 mendukung Kementrian Kesehatan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional-Penanggulangan Pneumonia dan Diare (RAN-PPD) 2023-2030 yang bertujuan untuk mengakhiri kematian akibat pneumonia dan diare pada akhir tahun 2030. Ada empat strategi utama dalam menanggulangi pneumonia dan diare yakni perubahan perilaku pencegahan dan pengendalian di masyarakat.

Dijelaskan bahwa akselerasi akses dan implementasi perlindungan, pencegahan dan penatalaksanaan. Integrasi dan kolaborasi multi pihak. Tata kelola, kepemimpinan, manajemen program, dan peningkatan mutu.

dr. Vama memberikan apresiasi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan mendukung dalam penyusunan RAD-PPD Provinsi NTT 2025-2030. Sebab, pedoman ini akan menjadi panduan untuk seluruh kabupaten dan kota di NTT dalam menyatukan strategi dan gerak langkah dalam mengatasi dan menanggulangi masalah pneumonia dan diare di NTT.

Pada Jumat lalu, katanya, dilaksanakan lokakarya kedua Koordinasi dan konsultasi draft RAD-PPD pada sektor-sektor, organisasi profesi dan akademisi. Sehingga, diharapkan agar melalui upaya ini maka seluruh para pihak/multi sektor dapat mengidentifikasi peran dan kegiatan-kegiatan kunci yang perlu dilakukan sesuai perannya untuk ikut serta menanggulangi pneumonia dan diare.

Sementara itu, Ketua tim penyusun RAD- PPD), Michael Johan Takesan didampingi Kepala Seksi P2 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Agung Suardipa mengatakan, tentunya draf ini akan dirumuskan secara baik bersama dengan semua tim yang ada dan nantinya akan diserahkan kepada penanggung jawab program, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk dipublikasikan.

Dia mengatakan, sesuai data yang diperoleh dari kabupaten dan kota di NTT bahwa pneumonia dan diare menjadi pembunuh nomor satu dan nomor dua adalah pneumonia dan diare.

"Data di NTT pun seperti itu, bahwa kasus kematian terbanyak adalah karena pneumonia dan diare. Dan, sampai saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, Unicef maupun oleh mitra-mitra yang lain. Tapi, hal ini tergantung dengan tenaga dan anggaran serta sarana prasarana," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika semua itu tersedia maka diyakini bahwa penanganan pneumonia dan diare bisa teratasi dengan baik.

"Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah harus membuat kebijakan dan diikuti dengan anggaran yang cukup serta dasar hukum yang kuat. Draf ini juga akan disampaikan juga kepada Gubernur NTT, agar bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah," pungkasnya. (thi/gat/dek)

  • Bagikan

Exit mobile version