Golkar Klaim Masalah Sampah Masih Menumpuk
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Lembaga DPRD Kota Kupang kembali menggelar rapat di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (28/4). Agenda rapat kali ini yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian nota pengantar keuangan laporan pertanggungjawaban Wali Kota Kupang tahun anggaran (TA) 2024.
Fraksi PDI Perjuangan dalam laporannya mengatakan bahwa tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 8.24 persen, turun sebesar 0.37 persen dibanding tahun 2023 sebesar 5.69 persen, dapat dianggap sebagai hasil dari sebuah kerja kolaborasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.
"Seharusnya, dijelaskan juga apakah persentase dan keadaan tersebut berbanding lurus dengan kondisi masyarakat saat ini ataukah ini hanya sekadar tampilan dan permainan angka statistik saja," kata Salomon Pellokila saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP.
Salomon mengatakan, tingkat pengangguran tahun 2024 sebesar 8.60 persen atau meningkat 2.91 pesen jikadibanding tahun 2023 yang besar 5.69 persen. Dia mempertanyakan langkah kongkrit apa dari pemerintah yang dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran tersebut.
Dia juga menjelaskan, bahwa pada aspek lingkungan hidup perlu dijelaskan bagaimana keadaan dari 3 unit mobil penyapu jalan?.
"Kalau mobil penyapu jalan tidak dapat di pergunakan oleh Pemerintah Kota Kupang maka lebih baik diserahkan ke pihak ketiga untuk disewakan agar bisa menghasilkan PAD dari ketiga mobil penyapu jalan itu," ungkapnya.
Dia juga mempertanyakan, urusan pekerjaan umum terkait lampu jalan. Dia meminta penjelasan daripemerintah terhadap lampu jalan yang hampir semua lampu jalan padam. Penyebab padamnya lampu jalan ini apa dan bagaimana penanganannya?.
Sementara itu, terkait aspek lingkungan hidup, Fraksi Partai Golkar mendukung komitmen Pemkot Kupang untuk memerangi dan mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang. Dengan demikian maka harapan bersama untuk Kota Kupang yang bersih dan tertata rapi dapat tercapai.
Namun, kata Randi Daud saat membacakan pemdangan umum Fraksi Golkar mengatakan bahwa padakenyataannya masih banyak terjadi penumpukan sampah pada beberapa TPS, bahkan bisa lebih dari satu hari sebelum pengangkutan sehingga menyebabkan aroma yang menyengat.
"Padahal kita tahu bersama bahwa pemerintah telah menyediakan sarana prasarana pendukung disetiap kelurahan dengan tujuan mengurangi penumpukan sampah," ungkapnya.
Randi Daud mengatakan, Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait peraturan daerah tentang penanganan dan pengelolaan sampah, karena sampah bukan saja tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat Kota Kupang secara menyeluruh. (thi/gat/dek)
