JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 51 triliun. Pernyataan itu disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).
Dadan menjelaskan, tambahan anggaran itu dimaksudkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Desember 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan layanan MBG.
"Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun dan Desember Rp 116 triliun," kata Dadan dalam rapat tersebut.
Ia menuturkan, kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk menjalankan program MBG mencapai Rp 116,6 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk memberikan layanan makan bergizi kepada sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan skema penyerapan yang ketat dan terukur.
"Jadi kami masukan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.
Dadan menegaskan, tambahan anggaran Rp 51 triliun yang diajukan merupakan pelengkap dari Rp 71 triliun yang telah disetujui sebelumnya. Dengan total Rp 122 triliun, pemerintah akan mampu memberikan pelayanan makan bergizi secara penuh hingga Desember 2025.
"Jadi makan bergizi jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 T untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta. Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun, sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," pungkasnya. (thi/dek)
