Wamendagri Ingatkan Kolaborasi Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-VII 2025 di Convention Hall Grand City Surabaya digelar begitu meriah, Kamis (8/5).
Forum bergengsi lima tahun sekali yang diikuti oleh 96 Wali Kota se-Indonesia ini, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Seremonial pembukaan ditandai dengan penabuhan tambur bersama oleh Wamen Bima, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri Cahyadi.
"Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat, banyak gagasan dari pemerintah kota yang sudah nyambung dengan pusat, jadi di sini (Munas Apeksi) disinkronkan semua," tutur Bima, Kamis (8/5).
Menurut dia, Munas Apeksi bukan sekedar forum bertegur sapa di antara wali kota se-Indonesia. Ini adalah wadah untuk saling berbagi gagasan untuk menyelaraskan pembangunan di kota satu dengan yang lainnya.
"Nah Kemendagri nanti fungsinya ke sana, sinkronisasi (program daerah dan pusat), pembinaan, evaluasi. Di forum Apeksi ini harapannya pemerintah kota solid dan siap mendukung program pusat," imbuh Bima.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menganalogikan Apeksi sebagai rumah bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia.
"Ketika rumah ini menjadi surga, maka tidak ada yang lebih baik daripada menjadi maju bersama. Apeksi ini gagal kalau ada kota yang terlalu maju, di sisi lain masih ada kota yang tertinggal," tutur Eri.
Oleh karena itu, Eri mengajak seluruh wali kota untuk saling bergandeng tangan, menyelaraskan visi-misi daerah dengan pusat. Sebab bagaimanapun, kata Eri, pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan Presiden.
"Setiap daerah ini memiliki visi misi masing-masing. Maka di forum ini, kita rembuk agar tetap selaras dengan visi misi presiden. Kita, para wali kota ini kepanjangan tangan dari Pak Presiden," imbuhnya.
Dalam Munas Apeksi ke-VII 2025, ada dua topik utama yang akan didiskusikan bersama oleh para Wali Kota se-Indonesia. Yakni mengenai program Sekolah Rakyat dan program Koperasi Merah Putih.
"Kita sadar di kota ini tidak ada lahan 7 hektare (untuk sekolah rakyat). Lalu koperasi merah putih, kota itu konsumen bukan produsen. Maka nanti kita berdiskusi, mencari solusi agar pemerintah kota tetap bisa berpartisipasi dalam program-program pusat ini," tukas Eri. (jpc/thi/dek)
