Hasil Pengecekan, Akibat Pembacaan Sirekap Tak Presisi
JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menuntaskan pengecekan sejumlah tudingan penggelembungan suara yang menyasar Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dari hasil penelusuran, Bawaslu mengaku tidak menemukan indikasi itu.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, beberapa daerah yang diverifikasi tidak terbukti. "Kita verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial mediakan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," ujarnya, Selasa (5/3) kemarin.
Dari pemaparan pengawas pemilu kecamatan, data yang terpampang dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang diindikasi penggelembungan disebabkan sistem pembacaan tidak akurat. "Kami lacak ternyata di Sirekap yang tidak presisi yang membaca angka," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bagja kembali menekankan, basis yang digunakan dalam rekapitulasi adalah dokumen fisik, buka sirekap. "Yang perlu kita lihatkan di C Hasil," kata dia.
Jika sudah diperbaiki, kenapa suara dalam Sirekap masih tinggi? Bagja mengaku belum mengetahui. Namun dia meminta KPU untuk segera melakukan penyesuaian terhadap kekeliruan itu.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, dalam proses rekapitulasi, basis yang digunakan form C Hasil TPS. Dokumen itu bisa disaksikan semua saksi paslon dan partai. "Kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan yang kita gunakan ukurannya adalah form C Hasil," ujarnya.
Dengan demikian, proses penghitungan perolehan semua partai berlangsung terbuka. Jika terdapat salah tulis atau hitung, semua bisa ditelusuri dan diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa polemik dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih dugaan. Karena itu, dugaan pelanggaran itu harus dibuktikan. ”Itu kan harus dibuktikan dan masih diduga, asumsi masih,” terang dia usai bertemu dengan para ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemarin.
Hadi tidak terlalu banyak komentar soal kenaikan angka suara untuk PSI. Menurut dia, yang harus dilihat tetap hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Kita lihat nanti hasil dari KPU saja ya. Kan itu (dugaan kecurangan terkait suara PSI) hanya spekulasi. Berita-berita itu juga kami dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU,” beber mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan panglima TNI itu.
Hadi pun menegaskan bahwa pihaknya juga mengikuti dan menunggu hasil penghitungan suara yang rencananya diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang. ”Apabila ada permasalahan sengketa pemilu, ya disalurkan melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Itu secara hukum,” kata dia menegaskan.
Meski sudah mulai muncul demo dan polemik soal dugaan kecurangan pemilu, Hadi menegaskan bahwa sejauh ini situasi pascapemilu masih aman. Dia menyebut, aksi demo yang disampaikan oleh masyarakat belakangan ini hanya riak-riak kecil.
Di sisi lain, anomali sistem rekapitulasi online KPU tidak hanya ditemukan di PSI. Berdasar penelusuran Jawa Pos (grup Timex), hal serupa juga ditemukan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di TPS 013 Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, misalnya. Jumlah suara PPP di tabulasi pemilu2024.kpu.go.id tertulis 72. Sementara di foto formulir C Hasil jumlah suara yang diperoleh hanya 2.
Bukan hanya itu, di TPS 001, Desa Patia, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, juga ditemukan hal senada. Ketika diakses pukul 18.00 WIB kemarin, perolehan PPP di tabulasi di TPS tersebut tertulis sebanyak 51 suara. Sementara di formulir C Hasil suara PPP hanya berjumlah 1 suara. (far/syn/tyo/jpg/ays)
