Hadapi Pilkada Serentak, Megawati Perpanjang Masa Jabatan Pengurus
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sampai 2025. Mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga ditunjuk sebagai ketua DPP.
Perpanjangan itu dilakukan dalam menghadapi pilkada serentak mendatang. Megawati memimpin langsung pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
”Saudara-saudara sekalian, dengan hak prerogatif saya, akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan,’’ kata Megawati.
Para pengurus lama yang diperpanjang masa jabatannya antara lain dua anak Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Beberapa lainnya, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Said Abdullah, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga serta Komarudin Watubun.
Selain nama-nama lama, ada juga sosok baru yang dimasukkan dalam jajaran pengurus DPP. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang menjabat ketua DPP bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ketua DPP bidang perekonomian dan Rano Karno yang menjabat ketua DPP bidang kebudayaan.
Megawati juga melantik kepala badan. Ada empat orang yang ditunjuk sebagai kepala badan. Yaitu, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito menjabat sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Pusat, kemudian mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjayanto sebagai kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat, Bonnie Triyana sebagai kepala Badan Sejarah Indonesia dan Hendra Gunawan menjabat kepala Badan Saksi Pusat Nasional PDIP.
Semua pengurus diminta naik ke atas panggung, kemudian Megawati mendiktekan sumpah jabatan. ”Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019. Saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi,’’ kata Megawati diikuti oleh para pengurus.
Para pengurus juga bersumpah akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Mereka berjanji akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Selanjutnya, mereka juga berkomitmen akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara dan bangsa.
Puan mengatakan, perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP dilakukan untuk menghadapi situasi politik 2024. Setelah pemilu 2024, pihaknya akan menyambut pilkada serentak pada November mendatang. ”Ini untuk menyikapi situasi politik mendatang,” terang Puan setelah pengambilan sumpah jabatan.
Untuk itulah, Megawati menginginkan para pengurus DPP PDIP yang seharusnya masa jabatannya selesai pada 2024 bisa tetap bekerja dan melanjutkan tugasnya dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan di tingkat daerah. ”Mereka akan tetap bekerja dan bergotong royong sampai selesainya pilkada,” paparnya.
Terkait masuknya nama Ganjar hingga Ahok, Puan mengatakan, ada beberapa jabatan yang kosong sehingga perlu diisi. Posisi itu kosong karena ada yang meninggal dunia, kemudian ada juga yang keluar atau bekerja. ”Jadi, posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi. Tentu juga untuk menyikapi situasi dan kondisi yang ada, kita perlu untuk bahu-membahu, bergotong royong memperkuat partai di tahun 2024,” jelasnya.
Puan menegaskan, pengurus yang baru saja dilantik akan bekerja sampai dilaksanakannya Kongres PDIP tahun 2025. Dia belum bisa memastikan kapan kongres akan digelar. Yang jelas, lanjut Puan, partainya akan fokus memenangi pilkada serentak yang sangat besar itu.
Kandidat di Pilkada
Soal kandidat yang akan diusung dalam pilkada, khususnya calon gubernur, Puan mengatakan bahwa pihaknya masih terus mematangkan sosok yang bakal diusung sebagai calon. Baik untuk pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Menurut dia, banyak nama yang berkembang dan muncul. PDIP mempertimbangkan nama-nama itu. Partai banteng juga mempertimbangkan nama dari partai lain.
Puan menegaskan, partainya akan tetap melihat hasil survei elektabilitas para tokoh yang muncul. Apakah tokoh-tokoh itu kuat di daerah tersebut dan apakah mereka bisa diterima masyarakat.
Bagaimana soal nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, yang diusung mayoritas partai di pilkada Sumatera Utara (Sumut)? Puan mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan calon gubernur. Menurut dia, nama Bobby bisa menjadi pertimbangan.
Begitu juga di pilkada Jakarta, Puan menegaskan bahwa partainya belum menentukan nama. Masih banyak nama yang muncul. Menurut mantan Menko PMK itu, sejumlah nama menteri juga muncul, misalnya nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ”Kalau tertarik, pak Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim) mungkin atau ya banyak nama yang kami pertimbangkan,” jelas ketua DPR RI itu.
Sekjen PDIP Hasto mengatakan, partainya mengutus sejumlah pengurus DPP untuk menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai dalam membahas peluang kerja sama dan calon yang akan diusung. Ketua DPP yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, misalnya, diutus untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam membahas pilkada Jakarta dan daerah lainnya.
Dia menegaskan, PDIP membuka komunikasi dengan semua partai demi menjalin kerja sama untuk menyambut pilkada. Bahkan, partai banteng juga menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ”PDI Perjuangan melakukan strategi merangkul sehingga dengan PKS, kami juga melakukan komunikasi politik,” ungkapnya. (lum/c6/ttg/jpg/ays/dek)
