Setelah Airlangga Mendadak Nyatakan Mengundurkan Diri
Muncul Desakan Munas Dipercepat dari Desember Jadi Akhir Agustus
JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID – Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang “tsunami” politik. Secara mengejutkan, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum DPP Partai Golkar, Minggu (11/8).
Pengunduran diri tersebut disampaikan Airlangga dalam keterangan video resmi dari DPP Partai Golkar. Dalam video itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menyatakan, pengunduran diri itu terhitung sejak, Sabtu (10/8) malam. Airlangga tidak secara jelas menyebutkan alasan pengunduran dirinya.
Ketum Golkar sejak 2017 itu hanya mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yakni dari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin beralih ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
”Semua proses ini (pengunduran diri, red) dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos (grup Timex).
Airlangga berpesan kepada seluruh pihak agar terus mengawal demokrasi. Dia juga menegaskan bahwa Golkar telah menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. ”Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu,” terangnya.
Airlangga juga menyampaikan raihan Golkar di pemilu 2024. Golkar telah meraih 102 kursi DPR. Perolehan kursi itu naik 17 kursi dibanding pileg 2019 lalu (85 kursi). Selain kursi Senayan, Airlangga juga menyebut Golkar telah berhasil merebut ratusan, bahkan ribuan, kursi parlemen di berbagai tingkatan. Mulai DPRD kabupaten/kota hingga DPRD provinsi.
Bukan hanya itu, Airlangga juga menyinggung kontribusi Golkar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 lalu.
”Mereka (Prabowo-Gibran) akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024–2029,” ungkapnya.
Pengunduran diri Airlangga yang terbilang mendadak itu memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya keretakan di internal Golkar. Sebelumnya beberapa tokoh Golkar telah mengusulkan gelaran musyawarah nasional (munas) dipercepat, yakni dari Desember menjadi akhir bulan ini. Munas merupakan forum tertinggi Golkar untuk proses pemilihan ketua umum.
Tahun lalu pun sempat muncul usulan menggelar munas luar biasa (munaslub) dari politikus senior Golkar Ridwan Hisjam. Ridwan menyebutkan, Airlangga tidak melaksanakan paradigma baru Golkar. ”Kalau Airlangga mengundurkan diri sekarang itu saya anggap terlambat. Karena sudah saya minta mengundurkan diri sejak Juli tahun lalu,” ungkap Ridwan kepada Jawa Pos.
Ridwan menjelaskan, pascareformasi, Golkar telah berubah menjadi partai yang reformis dengan paradigma baru yang dibangun Akbar Tandjung. Yakni partai yang terbuka, demokratis, modern dan mengedepankan suara dari bawah ke atas. Namun, menurut Ridwan, paradigma baru itu tidak dijalankan Airlangga.
”Partai ini (Golkar) dikelola dengan caranya pak Airlangga sendiri,” ungkapnya.
Manajemen yang tertutup dan tidak mandiri, lanjut Ridwan, merupakan beberapa cara yang digunakan Airlangga dalam mengelola Golkar.
”Akhirnya dia tergulung dengan apa yang dia kerjakan,” imbuhnya.
Menurut Ridwan, apa yang dikerjakan Airlangga selama ini bukan hanya tidak melaksanakan paradigma baru Golkar, tapi justru menyimpang dari paradigma baru.
Disinggung adanya dorongan eksternal partai yang meminta Airlangga mundur, Ridwan menyatakan bahwa sesuai paradigma baru, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis. Sehingga proses pemilihan ketua umum harus dilakukan secara terbuka dan demokratis.
”Meskipun orang dalam maupun orang luar, selama dia kader Golkar ya diperbolehkan (jadi ketua umum Golkar, red),” ujarnya.
Lantas siapa sosok yang akan menggantikan posisi Airlangga sebagai ketua umum? Sesuai mekanisme internal partai beringin tersebut, pemilihan ketua umum akan dilakukan dalam forum munas. Belakangan sejumlah nama masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum) Golkar. Di antaranya Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Politikus Golkar Andi Sinulingga menyebutkan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpeluang menjadi ketua umum definitif menggantikan Airlangga. Andi optimistis Bahlil akan dipilih sebagai ketua umum lewat forum munas Golkar yang akan digelar secepatnya.
Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum, Andi menyebut Agus Gumiwang (menteri perindustrian) akan menjadi Plt ketua umum Golkar. Berbeda dengan Bahlil yang tidak masuk kepengurusan DPP Golkar, Agus saat ini menjabat wakil ketua umum DPP Golkar.
”Nanti Bahlil jadi ketua umum. Plt-nya Agus Gumiwang,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengunduran diri Airlangga juga santer dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Seperti diketahui, Airlangga pernah diperiksa penyidik Kejagung pada Juli tahun lalu. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021–2022.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penyidikan skandal CPO yang menyeret nama Airlangga tersebut masih berlangsung di Kejagung. Namun, hingga berita ini ditulis, Kejagung belum menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah itu.
Di sisi lain, Jawa Pos sudah mencoba mengonfirmasi nama-nama yang masuk dalam bursa caketum Golkar. Namun, mereka belum mau memberikan tanggapan. Agus Gumiwang belum menjawab pesan Jawa Pos terkait dengan bursa caketum tersebut.
Megawati Prihatin
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. Respons Megawati itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers Soekarno Run 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.
Hasto mengatakan, situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa partai harus betul-betul kukuh dan bisa bersatu secara kolektif. Kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apa pun.
Menurut Hasto, kekuatan kolektif akan mampu menghadapi intervensi apa pun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.
”Maka, ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” ungkapnya mengulangi pernyataan Megawati.
Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga. Dia menyatakan langsung dipanggil untuk melapor kepada Megawati. Hasto mempunyai banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Jogjakarta itu memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik.
”Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini masih dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang bagi kami ini merupakan suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.
Karena itu, dalam menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, PDIP akan berhati-hati.
”Tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat. Dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” tuturnya.
Hasto sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru yang diwarnai berbagai intervensi kekuasaan. Intervensi itu tujuannya adalah mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.
”Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” katanya.
Terkait munculnya wacana mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai caketum Golkar, Hasto menegaskan bahwa hal itu menunjukkan adanya motif politik di balik mundurnya Airlangga.
”Ada yang menggunakan itu untuk kepentingan kekuasaan tadi. Maka, kami mendoakan agar setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," pungkasnya.
Airlangga secara de jure Masih Ketua Umum
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menerangkan, meski secara de facto Airlangga telah menyatakan mundur, secara de jure pengunduran diri tersebut belum terlegitimasi. Sebab, pengunduran diri itu harus diputuskan melalui rapat pleno. Rencananya, pleno paling lambat dilakukan, Selasa (13/8) besok.
”Kita tunggu sampai rapat pleno dan pengunduran diri ini diterima oleh DPP," kata Doli saat ditemui di kantor DPP Golkar.
Dia pun meminta semua pihak menghormati keputusan personal Airlangga mengundurkan diri dari ketua umum Golkar. Doli juga meminta pengunduran diri itu tidak dikaitkan dengan apa pun. Apalagi dikaitkan dengan urusan eksternal.
Perihal keberlanjutan roda DPP Golkar, Doli menegaskan bahwa partainya menggunakan metode kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga pengunduran diri Airlangga tidak akan mengganggu roda tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan urusan pilkada.
”Kita (Golkar) bergerak secara kolektif kolegial," ujarnya. (tyo/c9/oni/lum/jpg/ays/dek)
