KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID - Komisi V DPRD NTT melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Kepala BPBD NTT, Kepala Dinas Sosial NTT dan Kepala Dinas PUPR NTT, Senin (3/2). Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi V, Muhamad Sipriyadin Pua Rake, wakil ketua Agustinus Nahak dan Winston N Rondo serta dihadiri delapan anggota.
Dalam rapat, ketua dan anggota Komisi V menegaskan terkait kecepatan penanganan bencana alam dari BPBD NTT, Dinas PUPR dan Dinsos.
Untuk Dinsos NTT, Komisi V menyampaikan terima kasih karena dengan cepat menanggapi laporan bencana alam dan bantuan telah disalurkan.
Sedangkan BPBD NTT mendapat sorotan tajam dari ketua dan anggota Komisi V. Pasalnya, sampai Senin (3/2) kemarin, BPBD NTT belum memiliki data rinci terkait kejadian bencana alam di NTT. Buktinya, Kepala BPBD NTT tidak dapat menjelaskan secara rinci kepada Komisi V.
Anggota Komisi V, Muhammad Ansor dengan tegas mengatakan, BPBD tidak bisa memberikan data rinci bencana dari semua kabupaten di NTT, bagaimana DPRD memperjuangkan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk dicairkan guna penanggulangan bencana. Sementara dana BTT ada di kas pemerintah daerah.
“Dana BTT ada di kas daerah. DPRD bisa memperjuangkan agar pemerintah mencairkan. Tetapi bagaimana DPRD memperjuangkan, sedangkan BPBD NTT tidak memiliki data rinci yang bisa diserahkan ke DPRD sehingga menjadi dasar memperjuangkan BTT,” tegas Ansor sambil menambahkan, bencana sudah lama terjadi tetapi BPBD belum punya data rinci.
Anggota Komisi V lainnya, Reny Marlina Un mengatakan, pihaknya malu ketika turun ke lokasi bencana alam di ruas jalan Niki-Niki-Oenlasi tepatnya di Patuh dan Kolonakaf yang putus akibat longsor mengakibatkan masyarakat kekurangan BBM karena mobil tangki BBM tidak bisa melintasi jalur itu.
Menurut Marlina, jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang memerlukan intervensi anggaran pemerintah provinsi. Patahan jalan kurang lebih 40 meter. Masyarakat membuat skema jalan alternatif tetapi kendaran tidak bisa melintasi. Untuk jalan di Kolonakaf sudah dua tahun hingga sekarang belum ditangani.
“Masyarakat ketahui saja, kalau ada anggota DPRD NTT turun ke lokasi bencana pasti ada solusi. Faktanya sudah beberapa hari kami ke lokasi tapi belum ada solusi. Kami berharap BPBD dan Dinas PUPR NTT cepat tanggap,” ungkap Marlina.
Anggota Komisi V, Agustinus Bria Seran menyampaikan bencana banjir di Malaka dan jembatan Termanu Kabupaten Kupang yang putus perlu penanganan cepat pemerintah.
“Saya harap BPBD dan Dinas PUPR harus cepat tanggap. Kami ini hanya bicara memperjuangkan, sedangkan anggaran ada di pemerintah. Bagaimana kami bicara perjuangkan sedangkan kami tidak diberikan data rinci dari BPBD. Data kami ada ketika kami turun di dapil kami. Tetapi data rinci semua bencana di NTT harusnya sudah ada di BPBD NTT,” tegas Agustinus.
Sedangkan Ketua Komisi V, Muhamad Sipriyadin Pua Rake dengan tegas minta paling lambat minggu ini BPBD sudah menyerahkan data rinci bencana alam di NTT kepada Komisi V. Sehingga DPRD segera memperjuangkan pencairan BTT.
Kepala BPBD NTT, Cornelis Wadu mengaku data bencana alam dari semua kabupaten ada tapi belum rinci. Pihaknya segera koordinasi dengan BPBD kabupaten untuk perinci datanya.
Plh Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak menyampaikan PUPR menangani segera secara fungsional. “Data sudah ada, kami sedang buat desain dan RAB untuk segera penanganan,” ujar Benyamin. (dek/ays)
