KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Namun, data menunjukkan bahwa hanya 40 persen wajib pajak (WP) di NTT yang taat membayar pajak. Sementara 60 persen lainnya tidak taat membayar pajak
Hal ini terungkap saat Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Johni Asadoma melakukan kunjungan ke UPTD Samsat Kota Kupang di Jalan Polisi Militer, Rabu (12/3). Pada kesempatan itu, Johni Asadoma menerima laporan terkait rendahnya kepatuhan para WP untuk membayar pajak hingga menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.
Wagub Johni menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak mereka.
"Kesadaran masyarakat sangat penting. Pajak inilah yang digunakan untuk membangun NTT. Jadi, kita harap agar warga tidak menunggu tindakan tegas, tetapi dengan kesadaran sendiri membayar pajak tepat waktu," ujar Johni.
Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menertibkan dan menindak para WP yang tidak taat. Selain itu, Pemprov NTT juga berencana menginventarisasi aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Tak hanya masyarakat umum, pemerintah juga akan menindak pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak patuh membayar pajak. Johni menyebutkan bahwa aturan untuk memberikan sanksi kepada ANS yang menunggak pajak sedang dikaji.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak di NTT meningkat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
"Jika memungkinkan, kita akan merumuskan regulasi agar ANS yang menunggak pajak bisa dikenakan sanksi. Semua pihak harus berkontribusi dalam meningkatkan PAD," katanya. (cr6/gat/dek)
