DPW Berkarya NTT PAW 9 Anggota DPRD di 8 Kabupaten/Kota
Legal formal saat ini pemerintah masih mengakui SK Kemenkumham Nomor 17 dan belum dicabut oleh pemerintah. “Oleh karena itu, secara legal formal kami berhak melakukan PAW,” tegasnya.
Terkait pergantian kader-kader yang akan mengisi kekosongan ini, lanjut Jan, dari DPD Berkarya kabupaten yang akan menentukan dan berkoordinasi dengan KPU. “Tekad kita akan sukses di Pemilu 2024. Kita harus meraih kursi sebanyak mungkin. Target kita ke depan harus lolos parliamentary threshold,” tegasnya.
Terkait persiapan Pemilu 2024, Jan Benyamin mengaku, persiapan awal yang mereka lakukan adalah konsolidasi organisasi seluruh kabupaten/kota sampai tingkat desa-desa. Kedua, konsolidasi anggota baru. Setelah memenuhi syarat untuk verifikasi. Ketiga, harus sukseskan Pemilu 2024.
Dari 22 kabupaten/kota di NTT, demikian Jan, Partai Berkarya sudah ada di 19 kabupaten/kota. Dengan adanya 9 anggota DPRD saat ini, target verifikasi lolos. “Kami telah siapkan 25 anggota DPRD untuk seluruh NTT,” ujarnya.
Terpisah, Satario Julius Pandie, salah satu anggota DPRD Kota Kupang yang masuk dalam daftar PAW Partai Berkarya, mengatakan, partai yang telah mengantarnya masuk lembaga legislatif ini sedang dalam keadaan berkonflik, antara kubu Muchdi Purwopranjono dan kubu Tomy Soeharto.
Polemik ini masih berproses ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan belum ada putusan sampai saat ini. Artinya partai ini masih ada dualisme dan belum ada putusan inkrah.
Menurutnya, status Partai Berkarya sementara status quo atau berperkara ini tidak bisa dilakukan PAW. Kendati demikian, ia mengaku harus menghadapi proses di dunia politik yang terjadi saat ini. “Terkait dengan PAW, saya belum dapat surat resmi. Sesuai peraturan KPU, kita dikasih waktu 14 hari untuk melakukan tanggapan,” ungkapnya.
Memuat komentar…
