Hujan Lebat Masih Akan Mengguyur Dalam Beberapa Hari Terakhir

  • Bagikan
Andri Ramdhani

JAKARTA, TIMEX.FAJAR.CO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi masih ada potensi peningkatan curah hujan secara signifikan dalam beberapa hari ke depan.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan, untuk periode 13 Maret hingga 19 Maret masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Bahkan, juga disertai angin kencang dan kilat.

"Terdapat 23 daerah se-Indonesia yang potensial terjadi hujan sedang hingga lebat," terangnya, Rabu (13/3) kemarin.

Daerah itu yakni, sebagian wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku bagian selatan dan Papua.

"Kami imbau masyarakat selalu memantau kondisi cuaca," paparnya.

Menurutnya, aktivitas madden julian oscilation (MJO) masih akan mempengaruhi aktivotas konvektiv di Indonesia. Khususnya di bagian Selatan. "MJO masih ada pengaruh ke cuaca," ujarnya.

Bagaimana potensi banjir rob? Dia menerangkan, berdasarkan korespondensi dengan UPT Maritim, potensi banjir rob diakibatkan Fenomena Super New Moon terdapat pada wilayah Pesisir Sumatera Utara (Belawan), Kepulauan Riau, Lampung, barat dan selatan Banten, utara Jawa Tengah, utara Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Merauke.

"Sedangkan potensi gelombang tinggi dan banjir pesisir yang diakibatkan oleh gelombang alun atau swell dari bibit siklon tropis. Berdasarkan pengamatan, terpantau potensi di sepanjang pesisir selatan Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa hingga pulau Sumba serta pulau Sabu, pulau Rote dan Kupang," jelasnya.

Pada bagian lain, pemerintah terus berupaya menangani sejumlah bencana hidrometeorologi. Salah satunya, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri untuk membahas upaya penanganan para korban banjir dan longsor di Tanah Minang tersebut.

Muhadjir mencatat, lima orang masih hilang dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya enam orang yang dinyatakan hilang.

”Basarnas masih akan melakukan pencarian terhadap lima orang yang dinyatakan hilang,” ujarnya usai rapat.

Selain itu, sekitar 1.609 unit rumah dinyatakan rusak ringan dan sedang. Sementara, 40 unit rumah rusak berat. Kemudian terdapat 24 ribu lebih unit rumah terendam dan tiga unit rumah hanyut. Akibatnya, 86 ribu lebih jiwa atau 28.925 KK yang terdampak dari bencana ini. Saat ini, warga yang terdampak sebagian besar masih mengungsi di rumah sanak saudaranya masing-masing.

Atas bencana ini, pemerintah berencana untuk merelokasi sebagian perumahan atau perkampungan di pesisir selatan dan Padang Pariaman yang terdampak bencana tersebut. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten telah diminta untuk mencari lokasi pemindahan para penduduk yang sangat rawan terpapar banjir dan tanah longsor. Nantinya, biaya akan ditanggung bersama pemda dan pusat.

”Pembangunannya menggunakan dana siap pakai dari BNPB,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan, hingga kemarin, ada 28 korban meninggal dunia imbas bencana tersebut. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, telah dilakukan oleh Kemensos bersama BNPB didukung kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat ini, kata dia, BNPB memberikan dukungan operasional dana siap pakai dengan total Rp 1,75 miliar. Rincian Rp 350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Rp 250 juta untuk Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp 150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp 150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp 100 juta dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp 100 juta.

DSP ini dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan. Seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras dan lain sebagainya. (idr/mia/jpg/ays)

  • Bagikan