TPS Rawan Jelang Pemilu Serentak 2024
KUPANG, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan hasil identifikasi potensi kerawanan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang Pemilu Serentak 2024.
Potensi kerawanan ini berdasarkan temuan penting mengenai berbagai potensi kerawanan pemilu,” ungkap Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, di Hotel Kristal, Jumat (22/11).
Nonato Sarmento, menyampaikan bahwa identifikasi TPS rawan menjadi tindak lanjut dari evaluasi pemilu sebelumnya. Proses pemetaan dilakukan menggunakan delapan variabel utama untuk mengantisipasi potensi permasalahan.
"Hasil identifikasi menunjukkan lima indikator yang paling rawan, sebelas indikator yang cukup sering terjadi, dan empat indikator yang jarang terjadi namun tetap perlu diantisipasi," ujarnya.
Nonato juga menyoroti perhatian terhadap pemilih khusus, termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memiliki KTP elektronik.
Menurutnya, cadangan surat suara telah dipersiapkan untuk mengakomodasi kondisi tersebut. Sementara itu, penyesuaian logistik akan dilakukan bagi pemilih yang berpindah lokasi pemungutan suara.
Ia juga membeberkan bahwa sejauh ini, pihaknya menemukan 33 temuan dan setelah diproses bukan dinyatakan bukan pelanggaran, sedangkan 36 kasus lainnya tergolong pelanggaran.
Amrunur Muh Darwan, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu NTT, memaparkan sebelas indikator potensi kerawanan TPS yang cukup sering terjadi.
Berdasarkan data, terdapat 973 TPS yang menghadapi kendala listrik, 545 TPS dengan pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT, serta 303 TPS yang sulit diakses karena kondisi geografis atau cuaca ekstrem.
Masalah logistik juga menjadi sorotan, dengan 236 TPS mengalami kekurangan atau kelebihan logistik dan 145 TPS yang memiliki riwayat intimidasi terhadap petugas pemilu.
“Indikator lainnya meliputi 144 TPS yang pernah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), 138 TPS di wilayah rawan bencana, 119 TPS dengan riwayat kekerasan, dan 114 TPS yang mengalami keterlambatan distribusi logistik,” ungkap Amrunur.
Lebih lanjut, terdapat 110 TPS yang menghadapi kerusakan logistik atau kendala saat pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sebanyak 108 TPS terindikasi terlibat dalam praktik pemberian uang atau barang yang tidak sesuai aturan selama masa kampanye.
Bawaslu NTT menegaskan akan terus memantau dan menindaklanjuti laporan serta temuan di lapangan guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, jujur, dan adil.
Dengan upaya pencegahan yang terus dioptimalkan, Bawaslu NTT berharap potensi masalah di TPS dapat diminimalisasi demi keberhasilan pemilu serentak mendatang.
“Harapan kami, seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu,” pungkas Amrunur. (cr6/dek)
