JAKARTA, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID- Instruksi yang diterbitkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dinilai merupakan bentuk kemarahan. Pasalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedianya, para kepala daerah atau kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Retret itu digelar setelah ratusan kepala daerah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
"Sepertinya sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan PDIP terkait Hasto yang ditahan KPK," Direktur Eksekutif Parameteri Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Jumat (21/2).
Sebab, PDIP menilai penahanan terhadap Hasto merupakan bagian dari politisasi. Adi berpandangan, PDIP menduga ada kekuatan besar yang sengaja mengantarkan Hasto untuk menjadi tersangka KPK.
"Bagi PDIP kasus Hasto dinilai politis yang dikaitkan adanya dengan adanya kekuatan besar yang menarget Hasto. Sementara bagi KPK apa yang terjadi pada Hasto murni penegakan hukum," ucap Adi.
Adi menyatakan bahwa sikap penolakan PDIP atas kegiatan retret bukan bagian dari sikap tegas untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau mau oposisi tak usah tunda retret," cetus Adi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
Inatruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," bunyi instruksi tersebut.
Megawati meminta kepala daerah yang sudah jalan menuju lokasi pembekalan untuk berhenti. Presiden ke-5 RI itu meminta para kepala daerah dari PDIP menunggu arahan lebih lanjut.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ucap Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga meminta untuk tetap menjaga komunikasi aktif. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," pungkasnya. (jpc/thi/dek)
