ENDE, TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID-Kabupaten Ende mengalami kelangkaan minyak tanah (Mitan). Kondisi ini sudah terjadi dalam sebulan terakhir. Masyarakat sambil menenteng jerigen berjalan dari pangkalan ke pangkalan atau pengecer hanya untuk mencari bahan bakar tersebut. Keresahan akan kelangkaan BBM jenis mitan tersebut mendapat respon Wakil Bupati (Wabup) Ende, Erikos Emanuel Rede.
Perhatian itu diwujudkan Wabup Erikos, dengan memanggil pihak Depo Pertamina Ende, agen dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ende untuk rapat koordinasi berkaitan dengan kelangkaan BBM tersebut. Turut hadir Staf Bupati Ende, Kanisius Se, empat orang camat di wilayah kota, masing-masing Camat Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, dan Camat Ende Utara.
Dalam rakor itu, Wabup Erikos meminta penjelasan para pihak terkait kelangkaan mitan sebulan terakhir. Wabup yang akrab disapa Erik itu pun meminta agar sedapat mungkin mengurai penyebab kelangkaan minyak tanah yang cukup meresahkan masyarakat tersebut.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende tidak akan main-main dalam menyikapi kelangkaan ini. Wabup Erik menegaskan, Pemkab Ende akan menindak dengan tegas jika ada agen atau pangkalan yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak tanah.
"Jika ada yang nakal dan bermain-main lalu berspekulasi dan menimbun minyak tanah ini, Pemerintah tidak segan mencabut izin usaha dan akan membawa ke ranah hukum," tegas Wabup Erik, Kamis (25/8).
Menurut Erik, persoalan kelangkaan mitan bukan baru kali ini terjadi, namun sudah berulang kali. Karena itu, Wabup Erik meminta pihak terkait agar sesegera mungkin mengurai benang kusut ini sehingga tidak ada lagi persoalan di tengah masyarakat.
Humas Depo Pertamina Ende, Nuriva Joko Wibowo mengatakan, kuota yang didistribusikan oleh pihaknya ke agen selalu sama setiap harinya. Menurut dia, tidak ada pengurangan ataupun penambahan karena kuotanya sesuai rekomendasi BPH Migas.
"Kuota tiap harinya selalu sama untuk setiap agen. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Jadi wewenang kami cuma distribusi dari Depo ke agen. Setelah itu selesai," jelasnya.
Nuriva menyebutkan, permasalahan yang terjadi kemungkinan ada pada pangkalan. Misalnya, jangan sampai ada pangkalan yang menjual mitan itu bukan bagi warga disekitarnya, namun kepada orang yang berada di luar lingkungan bahkan luar daerah.
"Mungkin karena ingin perputaran uang lebih cepat, makanya dijual keluar pangkalan dengan harga eceran lebih tinggi dari yang ditentukan dalam HET," kata dia.
Sementara itu, Yanti, perwakilan salah satu agen, menegaskan, ketika terjadi kelangkaan, pihaknya selalu mendapat sorotan. Padahal, sebut dia, distribusi yang dilakukan Pertamina sudah sesuai jadwal. Untuk distribusi ke pangkalan yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pun sudah sesuai jatah masing-masing agen.
"Tidak ada penambahan pangkalan. Kita drop sesuai jatah untuk pangkalan yang sudah terdaftar. Kami juga diawasi oleh pihak dinas," kata Yanti.
Dia juga mengatakan, benang kusut itu terjadi di pangkalan, karena itu ia meminta keterlibatan semua pihak untuk mengawasi pangkalan.
Staf Ahli Bupati Ende, Kanisius Se yang juga hadir dalam rapat koordinasi menyampaikan sejumlah catatan penting. Dirinya berharap agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende segera merevisi SK Bupati terkait keberadaan agen minyak tanah dan meminta Satgas Minyak tanah untuk tegas.
"Aparat harus mengontrol agen atau pangkalan karena disinyalir minyak tanah diantarpulaukan atau dijual ke daerah perbatasan kabupaten," ujar mantan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ende ini.
Kanisius menyatakan, mestinya mitan dijual dengan harga Rp 20.000 per lima liter. Namun kenyataannya melebihi HET hingga mencapai Rp 35.000 hingga Rp 40.000. Untuk itu ia minta harus disikapi kondisi tersebut.
Kanisius pada kesempatan itu menawarkan solusi jangka pendek untuk menjawab kelangkaan minyak tanah. Dia berharap Pertamina dalam satu atau dua minggu ke depan bisa menambah pasokan minyak tanah, khususnya di wilayah Kota Ende. Sementara untuk agen, bisa mengurangi distribusi minyak keluar kota yang konsumsinya kurang dan dialihkan ke dalam kota.
"Ini solusi jangka pendek yang saya tawarkan, sambil kita terus memantau di lapangan khususnya di pangkalan," ujarnya.
Menutup rakor, Wabup Erik Rede meminta pengawasan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk dengan aparat pemerintahan, baik camat maupun lurah. (Kr7)
Editor: Marthen Bana
